Komunikasi Sebagai Jalan (1)

Sudah sekitar empat bulan ini saya banyak bergulat dengan isu terorisme di Indonesia, khususnya di Poso, Sulawesi Tengah. Stigma radikalisme di tanah Poso memang telah menjadi momok yang mengganggu bagi daerah itu, bahkan bagi Indonesia. Dalam kunjungan singkat saya ke Poso, jujur, saya tak menemukan perkara serius yang membuat Poso layak menerima stigma itu. Alamnya indah. Masyarakatnya ramah, daerahnya dekat dengan laut, berkawan dengan pegunungan yang misterius. Poso lengkap sebagai sebuah daerah pariwisata.

Kota_Poso_(2015)
Kota Poso, sumber: Wikipedia

Tadi pagi, sebuah bom lagi-lagi meledak di depan pasar sentral lama Poso. Tak ada korban jiwa, korban materi pun nihil. Hal-hal macam ini sungguh tragis. Teror dengan mudah diciptakan. Tujuannya? Banyak spekulasi tentang itu, namun satu hal yang pasti, seluruh elemen masyarakat seperti dipanggil, diajak menoleh ke arah teror, dan dipermainkan mentalnya.

Lalu sesungguhnya, perkara teror ini tugas siapa? Hemat saya, aparat keamanan sudah tentu. Pemerintah—yang berada di atas aparat keamanan sepengamatan saya sudah lebih radikal dalam melihat penciptaan isu ini. Ya, sepertinya memang kita semua harus sama-sama radikal, dalam arti mengakar dalam melihat beragam permasalahan di Indonesia.

Sejak Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 meledak, pemerintah semacam terlecut. Bagaimana tidak, ratusan nyawa yang melayang di tanggal itu menjadi reminder akan sebuah bahaya yang mengancam kedaulatan negara—baik secara fisik maupun mental. Ketika itu, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme.

Dalam wawancara yang dilakukan Majalah Tempo terhadap salah satu pelaku pengeboman, Ali Imron,[1] pelaku mendasarkan aksinya pada jihad, sebuah kata yang hingga hari ini menjadi identik dengan kekerasan. Jihad merupakan salah satu jalan menuju sebuah negara ideal. Dengan kata lain, ada sekelompok orang yang berkeinginan memonopoli tafsir kebenaran atas nama agama dan sekte tertentu dalam kehidupan sosial kita. Kekerasan, memang tak jarang menjadi bahasa komunikasi yang digunakan kaum fundamentalis agama (religious fundamentalism) untuk mengokohkan identitas di tengah kehidupan sosial. Orang-orang seperti Ali Imron—meskipun akhirnya ia mengaku bahwa jalan jihadnya salah—diduga muncul sejak modernitas tumbuh.

Herry-Priyono dalam artikelnya mengenai fundamentalisme agama dan pasar[2] sepakat dengan Bryan S. Turner bahwa fundamentalisme agama muncul daari ketakutan akan kerumitan kehidupan modern, yang lalu diikuti upaya kalap untuk menyederhanakannya dengan dasar doktrin agama. Dalam kasus-kasus terorisme di Indonesia yang mengatasnamakan agama Islam,[3] hal tersebut masuk akal. Negara agama dianggap sebagai bawaan Ilahi, konsekuensinya, negara-negara yang bukan negara agama adalah buatan manusia yang berarti sebuah jalan yang salah. Konsep negara dianggap sebagai buatan modernitas, lebih detilnya: buatan Barat. Semua produk Barat, maka, patut diperangi karena tidak sesuai dengan dasar dan prinsip negara agama. Alur pemikiran itu kemudian dapat menjelaskan kebencian tak berkesudahan Muslim fundamental terhadap produk-produk pasar dari Barat.[4]

Modernisasi mengakibatkan perubahan struktur sosial yang cepat. Bahkan manusia yang tak beragama pun bisa mengalami keterkejutan terhadap hal tersebut. Pasar beranjak mendatangkan aktor-aktor yang disebut fundamentalis pasar. Transaksi atas dasar uang menjadi satu-satunya prinsip pengatur seluruh bidang kehidupan. Banyak warga negara yang merasakan adanya ketidaksamaan kondisi[5] dalam sebuah negara, hal itu mengakibatkan ketakutan akan ketertinggalan. Agama pun menjadi jalan pintas untuk memusuhi modernitas.

Dalam pemikiran Hannah Arendt, terorisme adalah salah satu akibat dari krisis negara. Tidak terselesaikannya masalah terorisme dengan cepat mencirikan tergerogotinya jalan demokrasi. Sebagai sebuah negara demokrasi yang multi bahasa dan tindakan, Indonesia ideal semestinya mengutamakan komunikasi sebagai jalan untuk saling paham, meningggalkan sudut pandang sendiri, dan mengambilalih perspektif orang lain. Menghadapi terorisme, politik sebagai “kebersamaan-dan-kesalingan-dari-yang-berbeda-beda” tak berjalan.[6] Bertindak politis seharusnya berarti merelatifkan agama dan ideologi.

Tindak terorisme atas nama agama dan ideologi yang tidak beradab mengandaikan tidak berlangsungnya komunikasi. Di Indonesia mungkin negara belum hadir sebagai mediator yang baik. Atau, kalau pun saya sudah menemukan satu-dua orang negarawan yang sudah menjadi mediator yang baik, hal itu belum mengakar, membudaya, dan belum dijadikan sistem yang rigid.

Bersyukurlah kita punya BNPT. Fungsi BNPT di antaranya adalah koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme, koordinasi pelaksanaan deradikalasi, koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme, serta koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional.

Deradikalisasi, saya pikir, memang harus disertai dengan intensitas komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Tentu komunikasi yang ramah, yang beradab. Jika tidak, individu menjadi tidak berdaya, pertama di tangan kelompok fundamental yang menggunakan rompi bom bunuh diri atau menenteng senjata atas nama jihad; atas nama perbedaan; kedua, di tengah kawanan destruktif. Individu kehilangan identitas dan keunikannya masing-masing. Tak heran, bagi Arendt “daya dan kekuatan manusia secara mendasar tampak dalam pengalaman kekerasan…. Dari daya kekuatan itulah berasal rasa kepastian-diri dan identitas.”[7] Dalam komando, individu bisa melebur dan tidak menyadari dirinya telah diperalat demi kepentingan tertentu. Sebagai massa, individu menjadi tak ada beda satu sama lain.

Ketika kekerasan massa menggempur, lalu model politik apa yang tepat dalam menghadapinya?

Politik Pemberdayaan[8]

Ide-ide pokok model politik pemberdayaan dapat ditemukan dalam pemikiran dua filsuf, yaitu Alexis de Tocqueville dan Hannah Arendt. Keduanya mengangkat suara publik dan komunikasi sebagai elemen utama. Tujuan model ini adalah mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur (virtuous citizens) dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah demokrasi deliberatif dan civic republicanism.

Model politik ini mengutamakan komunikasi dalam keberlangsungan hidup manusia. Dalam hidup bernegara, masyarakat dan pemerintah harus menjalin komunikasi. Dengan kata lain, rakyat berdaulat untuk mengendalikan arah pemerintahan. Kontrol atas pemerintah dilaksanakan secara tidak langsung melalui kekuasaan opini publik. Dalam konsep demokrasi deliberatif yang diungkapkan Habermas,[9] hak-hak komunikatif masyarakat terlaksana dalam diskursu informal yang terlaksana secara inklusif. Diskursus itu dapat mempersoalkan segala tema yang relevan dalam sebuah negara.

Partisipasi publik memang merupakan bagian dari penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Berpartisipasi mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masuk ke dalam hak asasi manusia yang mendasar. Menurut R. Lister, kewargaan sebagai hak memperkuat warga untuk bertindak sebagai agen.[10] Dengan menjadi agen, di berbagai bidang, masyarakat terberdayakan. Dalam menangani terorisme, politik pemberdayaan membiasakan masyarakat menghadapi 1) keberagaman, karena bagi Habermas, ruang publik adalah suatu keberagaman. keyakinan, orientasi, nilai, serta bentuk-bentuk kepercayaan diri;[11] 2) pasar kapitalis, karena ruang publik adalah kondisi komunikasi yang dapat menumbuhkan solidaritas dalam melawan apa yang memang hendak dilawannya.[12]

Menuntaskan sebuah masalah dalam negara tentu butuh program politis yang konkret. Lewat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesialah kita bisa menaruh harapan. Awalnya, institusi ini merupakan pengejawantahan dari upaya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. “Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)” pada awalnya bertugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan.[13]

Keberadaan BNPT patut diapresiasi sebagai langkah awal pelibatan masyarakat dalam bersama mencegah terorisme. Tentu kita perlu banyak mengawal BNPT untuk menjadikan komunikasi sebagai adab dalam perpolitikan kita. (bersambung)

[1] Rubrik Wawancara dalam Majalah Tempo edisi 17-23 Februari 2003.

[2] B. Herry-Priyono. “Dua Nafsu Bertemu: Perihal Fundamentalisme Agama dan Pasar” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011. Hlm. 37-53.

[3] Kelompok Ali Imron (yang melakukan beberapa pengeboman di wilayah-wilayah Indonesia) disetir oleh Hambali, Ketua Jamaah Islamiyah Asia Tenggara pimpinan Abu Bakar Ba’asyir. Jamaah Islamiyah berupaya mendirikan Negara Islam. Info tentang Jamaah Islamiyah dapat dilihat di website Australian National Security (https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/JemaahIslamiyahJI.aspx).

[4] Beberapa penyerangan teroris menyasar gerai produk Amerika, termasuk penyerangan awal 2016 di Starbucks Coffe, Sarinah, Jakarta.

[5] Hampir satu ide dengan yang diungkapkan Tocqueville tentang ketidaksamaan dan kesamaan kondisi. Ketidaksamaan kondisi membuat tidak seluruh lapisan masyarakat dapat menginjakkan kaki di tempat tertentu dalam negaranya sendiri.

[6] Tentang Arendt diperoleh dari “Arsitektur Keruntuhan: Hannah Arendt tentang Krisi “Res republica” dalam Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma. Jakarta: Kompas. Hlm. 21-45.

[7] Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami negativitas… Hlm. 46.

[8] Mengenai model politik pemberdayaan disarikan dari kuliah-kuliah Filsafat Politik STF Driyarkara tahun 2016.

[9] Tema mengenai demokrasi deliberatif dari Habermas diperoleh dari “Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik Politis” dalam Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 125-168.

[10] Dikutip dari tulisan Mh. Zaelani Tammaka. “Menuju Demokrasi Politik Nirkekerasan: Partisipasi dan Aksesibilitas Publik sebagai Upaya Penguatan Masyarakat Sipil” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011. Hlm. 113.

[11] Hardiman, 2009. Demokrasi… Hlm. 140.

[12] Hardiman, 2009. Demokrasi… Hlm. 135.

[13] Diperoleh dari profil dalam website BNPT RI (http://www.bnpt.go.id/profil.php)

Advertisements

Untuk Kalian yang Sedang Patah Hati

Dulu, waktu teman dekat saya sedang jatuh cinta pada seorang perempuan, dia bercerita pada saya bahwa dia merasa perempuan itu sedang membalas cintanya. Teman saya merasa perempuan itu banyak memilih untuk menghabiskan waktu bersamanya. Itu membuat dia berbunga-bunga.

Di sisi lain, diam-diam teman saya merasa ragu. Sempat terlintas dalam benaknya bahwa segala waktu—berisi suka cita, sedih, dan segala masa reflektif—bersama perempuan itu adalah kebetulan belaka. Teman saya menduga-duga, “Ah, jangan-jangan perempuan itu memperlakukan orang lain sama seperti saya.” Kira-kira seperti itu. Berkat kecurigaannya, dia jadi pesimis. Dia sedih karena mungkin tak ada yang istimewa dari hubungan mereka.

Teman saya sedih karena ketika dia jatuh cinta, hal yang paling dia inginkan adalah berdua saja dengan perempuan itu. Tak boleh ada yang sama dengan dirinya. Dia menginginkan waktu yang eksklusif. Seluruh percakapan yang terjadi antara mereka hanya boleh terjadi antara mereka, di waktu yang perempuan itu sengaja sisihkan untuk cinta mereka.

Baru-baru ini pun saya dapat cerita hampir sama. Di tengah masa yang dianggapnya sebagai pendekatan, teman saya ‘ditinggal’ lelaki pujaannya. Teman saya yang satu itu kecewa karena sempat menganggap bahwa gunungan canda dan perhatian yang diberikan sang lelaki ternyata bisa menguap begitu saja. Uapnya pun berubah jadi hujan di mata teman saya. Dia patah hati oleh karena lelaki yang sungguh cepat lalunya. Waktu saya tanya apa sesungguhnya yang teman saya inginkan dari lelaki itu, jawabannya lagi-lagi tentang keistimewaan. Teman saya ingin diistimewakan oleh seorang yang dia cintai.

Only Love Can Break Your Heart – Neil Young

Mengalami dua kasus itu, saya jadi berpikir, kenapa terkait cinta, manusia bisa menginginkan yang lain sebagai benda? Teman saya menginginkan laki-laki itu sama seperti ia menginginkan pakaian dalamnya tak digunakan orang lain. Tanpa sadar, ia telah mengobjekkan lelaki itu. Hal yang teman saya mau adalah mendaku manusia lain sebagai miliknya.

Ya, mungkin saya pun sempat mengalami masa seperti ini. Layaknya lagu-lagu cinta negeri ini yang memang mengandung banyak cinta dan hasrat untuk memiliki. “Kau milikku milikmu kita satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu” Begitu kata Tulus. Dengan begitu, di tengah hasrat yang tak terbendung untuk memiliki, apa sebetulnya yang membedakan manusia dengan benda-benda? Apa yang membedakan rasa rindu kita, umat manusia, pada yang terkasih dengan rasa ingin memiliki ponsel baru—membuatnya jadi milik kita seorang? Mungkinkah kita sedang mengalami relasi seperti yang Martin Buber sebut sebagai relasi Aku-Benda? Jika iya, gawat. Betapa cinta dapat mengubah kereta kencana Cinderella menjadi labu—tak hanya sebaliknya.

Sungguh pun Martin Buber terberkati ketika menulis Ich und Du pada tahun 1922. Pengalamannya menghadapi perceraian orang tuanya merupakan benih kerinduan dan dambaan Buber akan kehadiran sesamanya, tentu saja persis ia merasakan patah hati yang sama dengan teman-teman saya barusan.

Fokus pemikiran pesan utama filsafat Martin Buber adalah struktur dialogal dan antarpersonal manusia. Ia menolak hubungan Aku-Benda (Ich-Es atau Ich-It). Ia menegaskan corak hubungan antar personal Ich-Du, I-Thou, atau Aku-Anda. Keduanya sama-sama ciri pengalaman (Erfah-rung) dan perjumpaan (Begegnung). Keduanya adalah ciri pengetahuan dan dialog[1].

Hubungan Aku-Anda (I-Thou)

Hubungan Aku-Anda bercirikan kehadiran langsung, tanpa konsep maupun fantasi. Dengan kata lain, tidak ada perantara dalam pertemuan kedua subyek. Keduanya hadir dalam keseluruhan dan keutuhan dirinya. Anda bertemu dengan Aku dan Aku hadir di hadapan Anda. Pertemuan keduanya bukan karena usaha yang dilakukan keduanya. Hubungan ini, menurut Buber, adalah hubungan yang sejati.[2]

Hal yang paling menentukan dalam hubungan Aku-Anda adalah bahwa Anda diterima, diakui, diperlakukan sebagai pribadi yang unik dan tidak tergantikan, sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, Anda diterima dan diakui bukan sebagai Aku yang lain. Dia, sebaliknya diberikan kesempatan dan ruang gerak untuk menjadi dirinya sendiri.[3]

Hubungan antara kedua subyek timbul secara timbal-balik dan dialogis, serta direalisasikan secara terus menerus. Aku-Anda saling menerima, mengakui, dan memperteguh. Keduanya saling menyapa dengan nama masing-masing.[4] Hubungan ini dapat juga diwujudkan dengan cara menghadirkan atau membayangkan tentang orang lain dalam realitas yang sebenarnya, walaupun ia tidak hadir secara fisik. Bagi Buber, tidak pernah ada hubungan penguasaan Aku terhadap Anda atau Anda terhadap Aku.[5]

Hubungan Aku-Benda (I-It)

Hubungan Ich-Es atau I-It adalah hubungan antara tuan-budak (dalam terminologi Hegel).[6] Hubungan itu didominasi oleh kehendak menguasai satu sama lain. Anda bagi Aku, atau sebaliknya, tidak lagi sesama manusia, melainkan suatu benda: objek yang dapat digunakan atau yang tidak boleh mengganggu kesenangan.[7] Dalam hubungan ini terjadi pengobyekan.

Dalam Aku-benda, Aku berelasi dengan engkau hanya demi kesenangan, kepuasan, dan keuntungan Aku, demikian pula sebaliknya.[8] Menurut Buber, hubungan Aku-benda tidak berawal dari suatu perjumpaan melainkan pengalaman. Subyek mengalami, mengenal, dan menguasai subyek lainnya sehingga hubungan ini sangat fungsional dan pragmatis, bukan hubungan manusiawi yang sebenarnya.

Tentu saja, hubungan Aku-benda berbeda dengan Aku-Anda. Anda berbeda dari benda, tidak pernah dikebawahkan padaku atau tergantung dariku dan dengan sendirinya tidak berada dalam kerangka hubungan tuan-budak. Menurut Buber, realitas hubungan antar manusia itu tidak dihapuskan. Manusia memang memiliki kesamaan dengan segala yang berada di dunia ini, yakni dapat dijadikan objek pengamatan, namun, keistimewaan Aku sebagai manusia adalah kegiatan dari adaku yang merintangi objektivikasi terhadap diriku.[9]

Cinta

Kemudian, di mana cinta—yang menyihir kereta kencana itu?

Siapa pun tentu pernah merasa patah hatinya. Tak terkecuali saya. Betapa menyenangkan jatuh cinta, namun tak lama kemudian, ketika sadar bahwa kita tak istimewa, perasaan senang itu bisa kandas oleh keterpurukan yang berlarut-larut. Kita dibunuh kesepian—dan yang lebih parah lagi—dan pembendaan sesama manusia.

Menurut Buber, dalam hubungan ideal, subjek lain dalam suatu hubungan harus dilihat sebagai pribadi yang bereksistensi dan pribadi yang memiliki keunikan. Tentu mudah untuk ini. Karena hal ini pulalah kita bisa jatuh cinta. Setelah mencintai, diam-diam kita merana karena terlanjur menginginkan seluruh hal yang seorang manusia miliki, untuk kita seorang saja.

Memang, mencintai itu mengerikan. Untuk tidak memiliki selagi mencintai, sekilas tentu lebih mengerikan. Namun tentu tak relalah kita menyakiti  kepenuhan berada sebagai manusia dengan memaksakan diri kepada orang lain. Kalian—yang sedang patah hati—mesti belajar. Belajar tentang kebebasan selagi mencintai dengan tulus pada yang lain sebagai pribadi unik. Lagipula, ‘memiliki’ terdengar seperti kata yang hanya tepat untuk pakaian dalam. Milikku. Bukan milikmu. Kau tidak boleh pakai.

[1] Meskipun dialog adalah kenyataan yang sama tuanya dengan umur manusia, tetapi kenyataan itu sering lepas dari penggambaran falsafi.

[2] C.A, Peter. “Hubungan Antar Pribadi…” dalam Mawas Diri Januari 1986

[3] Lanur, Alex. “”Yang Lain”nya Martin Buber…” dalam Majalah Driyarkara 020

[4] Menurut Buber, sapaan dengan nama berarti menerima dan mengakui kedirian masing-masing pribadi.

[5] C.A, Peter. “Hubungan Antar Pribadi…” dalam Mawas Diri Januari 1986

[6] Sastrapratedja, M. 2010. Filsafat Manusia I. Jakarta:Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila hlm. 62

[7] Bertens, K. 1983. Filsafat Barat dalam Abad XX: Inggris-Jerman. Jakarta: GPU hlm. 164

[8] C.A, Peter. “Hubungan Antar Pribadi…” dalam Mawas Diri Januari 1986

[9] Jabung, Frans. “Dasar-Dasar Hubungan…” dalam Mawas Diri Desember 1990

[10] C.A, Peter. “Hubungan Antar Pribadi…” dalam Mawas Diri Januari 1986

Featured image diperoleh dari pinterest.com

Mengapa Wisuda Masih Begitu Penting?

Lulus dari perguruan tinggi tampaknya bukan perkara mudah. Mahasiswa angkatan tua pasti paham soal itu. Beberapa kawan membagi pengalaman lulus dari kampusnya. Kelulusan ternyata juga butuh biaya besar.

Lega melewati fase drama pengerjaan skripsi atau tugas akhir, mereka mesti menyongsong rentetan tagihan. Ada skripsi atau tugas akhir yang harus dijilid bereksemplar-eksemplar. Ada pula keperluan ijazah yang mengharuskan membuat pas foto bersyarat memakai jas dan dasi dengan kualitas gambar super.

Terakhir – yang sering bikin ribet – adalah wisuda. Seorang kawan di universitas swasta bilang, “Enaklah di tempat lu wisuda cuma bayar lima ratus ribu. Di kampus gue dua juta.” Dia sudah lulus beberapa tahun lalu dari jurusan ekonomi.

Wisuda sebagai sebuah selebrasi rasanya harus dibuat di luar kebiasaan supaya berkesan. Kita jadi mengangguk-angguk wajar, kalau biayanya hingga jutaan rupiah. Wisuda adalah simbol perjuangan mahasiswa. Betapa bahagia melewati fase ‘berdarah-darah’ dalam kehidupan mahasiswa. Wajar kalau mahasiswa yang sudah mau lulus banyak mintanya.

Biaya besar tentu tak lain untuk menjadikan momen wisuda super berkesan, di samping dekor yang bagus secara estetis untuk foto-foto. Wisudawan juga membayar untuk makan enak, membeli toga lengkap, gedung nyaman, bahkan menyewa MC kondang atau entertainer.

Wisuda nyatanya adalah simbol. Robert Bellah, pada kutipan pembuka buku The Power of Symbols, menyatakan, “… jelas bahwa kita tidak dapat membedakan kenyataan dari simbolisasinya. Karena kita manusia, hanya dapat berpikir dengan simbol-simbol, hanya dapat memaknai pengalaman apa pun dengan simbol-simbol.”

Pada era ini, seperti itulah adanya wisuda. Wisuda sebagai simbol telah menjadi lebih penting dari fakta sesungguhnya; dari ijazah; dari perjuangan mahasiswa menyelesaikan studi. Bahkan seringkali bikin realitas menjadi lebih ribet.

Bahayanya, bagi banyak orang, wisuda kemudian berkembang menjadi sesuatu yang prestise. Dalam beberapa kasus, wisuda jadi urusan keluarga besar. Keluarga wisudawan lebih semangat menghadapi wisuda daripada wisudawan. Rombongan keluarga besar rela berbondong-bondong datang dari udik ke kota tempat kampus sang anak berada, memesan hotel via aplikasi gadget, bahkan membuat itinerary keliling kota.

Bagi mereka, wisuda adalah sebuah pengajuan kepada khalayak bahwa sang anak sudah lulus, siap berpeluh di dunia kerja, cari uang, dan diharapkan kemudian menjadi orang kaya. Fakta-fakta tadi bukan asal saya sebut, bukan pula semata berdasar adegan-adegan dalam opera sabun. Fakta-fakta tadi nyata saya dengar berdasarkan pengalaman pribadi beberapa kawan.

Mirip dengan yang diutarakan Raymond Firth tentang simbol, wisuda menjadi simbol yang berhasil berpusat pada dirinya sendiri. Seluruh semangat yang harusnya hanya menjadi milik realitas tertinggi yang diwakilinya, diambil alih oleh selebrasi sehari. Belakangan, wisuda berhasil mereduksi realitas dunia perkuliahan, lengkap dengan bumbu-bumbunya yang padahal terlampau kompleks.

Tampaknya, sebagian besar dari kita adalah manusia yang suka dijajah simbol. Wisuda seringkali didewa-dewakan. Anggapannya, kehidupan bisa lebih baik dengan mengikuti wisuda. Hal itu tentu bukan kesalahan. Banyak orang mampu membayar dan punya waktu untuk mengikuti seremoni itu. Kampus mewajibkan dan keluarga besar beramai-ramai mendorong untuk ikut.

Namun, kita tak boleh lupa, ada juga mahasiswa penuh perjuangan yang tak punya cukup waktu dan biaya untuk ikut wisuda. Atau, mahasiswa yang punya waktu dan biaya, namun berkeyakinan bahwa wisuda bukan prioritas. Maka, tuntutan kampus dan keluarga berbagi keriyaan di acara wisuda pun jadi masalah.

Wisuda memang bentuk ekspresi. Sama seperti ngobrol, memasak, dan aktivitas lain. Namun, ekspresi mana pun bisa jadi sesuatu yang menjajah, ketika mengenyampingkan ekspresi orang lain. Kalau wisuda bukanlah bentuk ekspresi seseorang, ya biarkan saja. Jangan sampai wisuda masuk ke ranah privat orang lain – tempat individu punya hak untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.

Semoga masyarakat kita bukan – atau tidak melulu jadi – masyarakat statis yang terikat dengan simbol-simbol. Bagi saya, keberadaan masyarakat yang berfaedah bagi anggotanya tidak bergantung pada simbol-simbol. Masyarakat mestinya bergantung pada nilai-nilai dan refleksi atas realitas.

Jangan-jangan, gara-gara rongrongan kampus dan keluarga untuk ikut wisuda, mahasiswa jadi kehilangan daya refleksinya yang digenjot selama pengerjaan skripsi. Sayang sekali kalau begitu. Bukankah mahasiswa dijadikan ‘maha’ untuk dijebloskan ke dalam masyarakat dan membangunnya?

Wisuda sebenarnya tidak salah. Sebagai simbol, ia harus terus hidup dalam masyarakat. Ia ada untuk menciptakan tatanan. Semoga wisuda tak jadi seperti belati, yang bermanfaat tapi bisa dipakai untuk membunuh kebebasan beraktivitas.

Jadi, kapan kalian wisuda?

Diterbitkan pertama kali di Voxpop.id tanggal 28 September 2016 –

featured image diperoleh dari bsnscbd.com