Komunikasi Sebagai Jalan (2-Habis)

Masyarakat di berbagai lapisan mungkin jenuh pada berbagai macam teror yang terjadi di Indonesia. Kerugian banyak didulang karenanya. Ironisnya, agama masih saja menjadi alasan ampuh untuk para pelaku teror. Agama menjadi pemungkin seseorang yang tadinya mencintai kedamaian, berubah menjadi pembenci. Tentu saja mungkin, toh surga iming-imingnya.

Ganjaran kesejahteraan ekonomi juga jadi alasan. Kita sama-sama paham bahwa jaringan terorisme mengandaikan adanya aliran dana yang cukup untuk membiayai seluruh aksi. Jangankan jaringan teror besar, teror begal saja harus punya modal. Maka, menghadapi sesuatu yang masif seperti ini, negara harus kuat. Mungkin ‘kuat’ terlalu abstrak. Kita perlu kebijakan-kebijakan konkrit yang dilakukan secara konsisten. Beberapa poin berikut mungkin bisa jadi jalan yang baik.

Kesamaan Kondisi

Modernitas menjadi momok bagi masyarakat kita. Perlu dicegah bagaimana cara mengendalikan pasar untuk tak jatuh ke dalam lembah fundamentalisme pasar. Negara tentu harus berdaya. Dengan diandaikan adanya kesamaan kondisi, modernitas tak lagi jadi kambing hitam. Agama pun dapat menjadi opsi yang benar-benar bebas dipilih tanpa ada tekanan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperjuangkan dalam bentuk UU sebagai upaya-upaya menuju kesamaan kondisi itu:

  • Hak atas tanah dan bertempat tinggal layak dengan perlindungan hukum.
  • Hak berpenghidupan layak sosial, ekonomi, budaya.
  • Hak berperan serta dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan kota.

Untuk menyadarkan masyarakat terhadap hak-hak tersebut, pendidikan menjadi penting. Kondisi pendidikan, pertama-tama harus mengandaikan kesamaan di setiap pelosok sehingga pengenalan hak-hak berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Lembaga

Idealnya, lembaga semacam BNPT tak hanya terdiri dari orang-orang berlatar belakang hukum dan keamanan. Perlu terlibat pula orang-orang dengan penelusuran sebab-sebab makro yang menyebabkan berkembangnya kelompok-kelompok terorisme. Terorisme adalah masalah kondisi. Maka, penelusuran sebab-sebab itu sepatutnya tidak hanya diarahkan pada masalah keamanan saja, tetapi pun menyasar masalah yang lebih mendasar semisal ahli ekonomi, agama, psikologi, dan filsafat. Tugasnya, menyelidiki penyebab makro adanya terorisme.

Forum-forum

Terorisme merupakan transnational crime. Tentu diperlukan forum-forum yang menjamin keinginan teroris didengar. Maka, diperlukan “the negosiator” sebagai narahubung dengan kepala kelompok teroris yang terlacak (level atas). Forum-forum dengan para teroris di level bawah dapat pula diadakan secara rutin untuk menampung aspirasi mereka. Tim ini harus pula menjamin transparansi. Meminjam ungkapan Hannah Arendt, hanya individu yang berdeliberasilah yang berbahagia. Deliberasi adalah realisasi diri.

Legalitas Lembaga dan Forum

Tak dapat disangkal, terorisme butuh pendanaan dan logistik, maka perlu dibuat kebijakan untuk mewajibkan komunitas untuk mendaftarkan diri pada negara. Negara pun aktif dalam melakukan survey di lapisan masyarakat bawah, bahkan setingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga. Dengan begitu, negara secara tidak langsung punya hak untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan-kegiatan mereka, bahkan memberikan bantuan, baik secara materi maupun non materi. Untuk itu pula, perlu dipermudah jalan birokrasi dalam mendaftarkan lembaga dan forum-forum.

Keunggulan dan Keterbatasan

Keunggulan model politik pemberdayaan—sebagaimana namanya—menjamin terbentuknya masyarakat yang terberdayakan; masyarakat yang aktif, nan berbudi luhur (virtuous citizens). Seluruh elemen dalam masyarakat terlibat dan ikut serta dalam penyelesaian masalah terorisme. Masyarakat merasa bahwa ia didengar, pihak pemerintah pun begitu. Hal itu membuat setiap individu minim merasa terasing dari negaranya sendiri. Keikutsertaan dalam ruang publik menjadikan individu memiliki identitas kolektif dan memberinya rasa ketermasukan sebagai warga negara.[1] Adanya kerja sama membuat masyarakat merasa memiliki peran sehingga kesadaran masyarakat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dapat berjalan maksimal dan tahan lama.

Adapun keterbatasan model politik pemberdayaan adalah dibutuhkannya waktu yang panjang. Dalam konteks Indonesia—yang masih berada dalam rantai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)—dibutuhkan perombakan yang sifatnya mendasar. Perombakan itu terutama terkait kebijakan politik kita yang sifatnya monologal, bukan dialogal.

Saya sempat mengajukan tanggapan beberapa mahasiswa tentang paket kebijakan yang diajukan di atas. Responnya, banyak opini yang menyiratkan keragu-raguan, terutama dalam hal kebijakan yang dialogal nan menyita banyak energi serta waktu tersebut. Dugaan saya, opini tersebut hadir karena dalam masyarakat Indonesia telah berkembang cara berpikir bahwa kekerasan adalah perihal kurangnya pengembangan akhlak berkeagamaan, sehingga jalan satu-satunya menangkal terorisme adalah (hanya) melalui menambah jam belajar agama di sekolah-sekolah.

Pada akhirnya, menurut saya, pembentukan kebijakan tak dapat dilepaskan dari refleksi filosofis tentang kehidupan berpolitik. Politik pragmatis perlu dihindari karena yang pragmatis itu cenderung memihak kalangan tertentu. Negara, harusnya, menjadi ruang di mana manusia melihat yang lain sebagai manusia pula. Manusia perlu dipikirkan dengan berbagai cara. Niscaya, akan terbersit kebutuhan manusia untuk hidup bebas dari dominasi.***

Kepustakaan

  1. Herry-Priyono. “Dua Nafsu Bertemu: Perihal Fundamentalisme Agama dan Pasar” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011.

Mh. Zaelani Tammaka. “Menuju Demokrasi Politik Nirkekerasan: Partisipasi dan Aksesibilitas Publik sebagai Upaya Penguatan Masyarakat Sipil” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011.

Hardiman, F. Budi. 2008. “Teori Diskursus dan Demokrasi: Peralihan Habermas ke dalam Filsafat Publik” dalam Jurnal Filsafat dan Teologi Diskursus Vol. 7, No. 1, April 2008. Jakarta: STF Driyarkara.

Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma. Jakarta: Kompas.

Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.

Hardiman, F. Budi. 2011. Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.

Website BNPT RI (http://www.bnpt.go.id/profil.php).

Hannah Arendt di Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/arendt/).

Website Australian National Security (https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/JemaahIslamiyahJI.aspx).

Rubrik Wawancara dengan Ali Imron dalam Majalah Tempo edisi 17-23 Februari 2003.

[1] Bdk. Hannah Arendt tentang Atomisasi. Dapat dilihat di sub-bab “Emansipasi, Atomisasi, dan “Massa”” dalam Hardiman, F. Budi. 2011. Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 27-29.

Advertisements

Komunikasi Sebagai Jalan (1)

Sudah sekitar empat bulan ini saya banyak bergulat dengan isu terorisme di Indonesia, khususnya di Poso, Sulawesi Tengah. Stigma radikalisme di tanah Poso memang telah menjadi momok yang mengganggu bagi daerah itu, bahkan bagi Indonesia. Dalam kunjungan singkat saya ke Poso, jujur, saya tak menemukan perkara serius yang membuat Poso layak menerima stigma itu. Alamnya indah. Masyarakatnya ramah, daerahnya dekat dengan laut, berkawan dengan pegunungan yang misterius. Poso lengkap sebagai sebuah daerah pariwisata.

Kota_Poso_(2015)

Kota Poso, sumber: Wikipedia

Tadi pagi, sebuah bom lagi-lagi meledak di depan pasar sentral lama Poso. Tak ada korban jiwa, korban materi pun nihil. Hal-hal macam ini sungguh tragis. Teror dengan mudah diciptakan. Tujuannya? Banyak spekulasi tentang itu, namun satu hal yang pasti, seluruh elemen masyarakat seperti dipanggil, diajak menoleh ke arah teror, dan dipermainkan mentalnya.

Lalu sesungguhnya, perkara teror ini tugas siapa? Hemat saya, aparat keamanan sudah tentu. Pemerintah—yang berada di atas aparat keamanan sepengamatan saya sudah lebih radikal dalam melihat penciptaan isu ini. Ya, sepertinya memang kita semua harus sama-sama radikal, dalam arti mengakar dalam melihat beragam permasalahan di Indonesia.

Sejak Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 meledak, pemerintah semacam terlecut. Bagaimana tidak, ratusan nyawa yang melayang di tanggal itu menjadi reminder akan sebuah bahaya yang mengancam kedaulatan negara—baik secara fisik maupun mental. Ketika itu, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme.

Dalam wawancara yang dilakukan Majalah Tempo terhadap salah satu pelaku pengeboman, Ali Imron,[1] pelaku mendasarkan aksinya pada jihad, sebuah kata yang hingga hari ini menjadi identik dengan kekerasan. Jihad merupakan salah satu jalan menuju sebuah negara ideal. Dengan kata lain, ada sekelompok orang yang berkeinginan memonopoli tafsir kebenaran atas nama agama dan sekte tertentu dalam kehidupan sosial kita. Kekerasan, memang tak jarang menjadi bahasa komunikasi yang digunakan kaum fundamentalis agama (religious fundamentalism) untuk mengokohkan identitas di tengah kehidupan sosial. Orang-orang seperti Ali Imron—meskipun akhirnya ia mengaku bahwa jalan jihadnya salah—diduga muncul sejak modernitas tumbuh.

Herry-Priyono dalam artikelnya mengenai fundamentalisme agama dan pasar[2] sepakat dengan Bryan S. Turner bahwa fundamentalisme agama muncul daari ketakutan akan kerumitan kehidupan modern, yang lalu diikuti upaya kalap untuk menyederhanakannya dengan dasar doktrin agama. Dalam kasus-kasus terorisme di Indonesia yang mengatasnamakan agama Islam,[3] hal tersebut masuk akal. Negara agama dianggap sebagai bawaan Ilahi, konsekuensinya, negara-negara yang bukan negara agama adalah buatan manusia yang berarti sebuah jalan yang salah. Konsep negara dianggap sebagai buatan modernitas, lebih detilnya: buatan Barat. Semua produk Barat, maka, patut diperangi karena tidak sesuai dengan dasar dan prinsip negara agama. Alur pemikiran itu kemudian dapat menjelaskan kebencian tak berkesudahan Muslim fundamental terhadap produk-produk pasar dari Barat.[4]

Modernisasi mengakibatkan perubahan struktur sosial yang cepat. Bahkan manusia yang tak beragama pun bisa mengalami keterkejutan terhadap hal tersebut. Pasar beranjak mendatangkan aktor-aktor yang disebut fundamentalis pasar. Transaksi atas dasar uang menjadi satu-satunya prinsip pengatur seluruh bidang kehidupan. Banyak warga negara yang merasakan adanya ketidaksamaan kondisi[5] dalam sebuah negara, hal itu mengakibatkan ketakutan akan ketertinggalan. Agama pun menjadi jalan pintas untuk memusuhi modernitas.

Dalam pemikiran Hannah Arendt, terorisme adalah salah satu akibat dari krisis negara. Tidak terselesaikannya masalah terorisme dengan cepat mencirikan tergerogotinya jalan demokrasi. Sebagai sebuah negara demokrasi yang multi bahasa dan tindakan, Indonesia ideal semestinya mengutamakan komunikasi sebagai jalan untuk saling paham, meningggalkan sudut pandang sendiri, dan mengambilalih perspektif orang lain. Menghadapi terorisme, politik sebagai “kebersamaan-dan-kesalingan-dari-yang-berbeda-beda” tak berjalan.[6] Bertindak politis seharusnya berarti merelatifkan agama dan ideologi.

Tindak terorisme atas nama agama dan ideologi yang tidak beradab mengandaikan tidak berlangsungnya komunikasi. Di Indonesia mungkin negara belum hadir sebagai mediator yang baik. Atau, kalau pun saya sudah menemukan satu-dua orang negarawan yang sudah menjadi mediator yang baik, hal itu belum mengakar, membudaya, dan belum dijadikan sistem yang rigid.

Bersyukurlah kita punya BNPT. Fungsi BNPT di antaranya adalah koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme, koordinasi pelaksanaan deradikalasi, koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme, serta koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional.

Deradikalisasi, saya pikir, memang harus disertai dengan intensitas komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Tentu komunikasi yang ramah, yang beradab. Jika tidak, individu menjadi tidak berdaya, pertama di tangan kelompok fundamental yang menggunakan rompi bom bunuh diri atau menenteng senjata atas nama jihad; atas nama perbedaan; kedua, di tengah kawanan destruktif. Individu kehilangan identitas dan keunikannya masing-masing. Tak heran, bagi Arendt “daya dan kekuatan manusia secara mendasar tampak dalam pengalaman kekerasan…. Dari daya kekuatan itulah berasal rasa kepastian-diri dan identitas.”[7] Dalam komando, individu bisa melebur dan tidak menyadari dirinya telah diperalat demi kepentingan tertentu. Sebagai massa, individu menjadi tak ada beda satu sama lain.

Ketika kekerasan massa menggempur, lalu model politik apa yang tepat dalam menghadapinya?

Politik Pemberdayaan[8]

Ide-ide pokok model politik pemberdayaan dapat ditemukan dalam pemikiran dua filsuf, yaitu Alexis de Tocqueville dan Hannah Arendt. Keduanya mengangkat suara publik dan komunikasi sebagai elemen utama. Tujuan model ini adalah mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur (virtuous citizens) dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah demokrasi deliberatif dan civic republicanism.

Model politik ini mengutamakan komunikasi dalam keberlangsungan hidup manusia. Dalam hidup bernegara, masyarakat dan pemerintah harus menjalin komunikasi. Dengan kata lain, rakyat berdaulat untuk mengendalikan arah pemerintahan. Kontrol atas pemerintah dilaksanakan secara tidak langsung melalui kekuasaan opini publik. Dalam konsep demokrasi deliberatif yang diungkapkan Habermas,[9] hak-hak komunikatif masyarakat terlaksana dalam diskursu informal yang terlaksana secara inklusif. Diskursus itu dapat mempersoalkan segala tema yang relevan dalam sebuah negara.

Partisipasi publik memang merupakan bagian dari penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Berpartisipasi mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masuk ke dalam hak asasi manusia yang mendasar. Menurut R. Lister, kewargaan sebagai hak memperkuat warga untuk bertindak sebagai agen.[10] Dengan menjadi agen, di berbagai bidang, masyarakat terberdayakan. Dalam menangani terorisme, politik pemberdayaan membiasakan masyarakat menghadapi 1) keberagaman, karena bagi Habermas, ruang publik adalah suatu keberagaman. keyakinan, orientasi, nilai, serta bentuk-bentuk kepercayaan diri;[11] 2) pasar kapitalis, karena ruang publik adalah kondisi komunikasi yang dapat menumbuhkan solidaritas dalam melawan apa yang memang hendak dilawannya.[12]

Menuntaskan sebuah masalah dalam negara tentu butuh program politis yang konkret. Lewat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesialah kita bisa menaruh harapan. Awalnya, institusi ini merupakan pengejawantahan dari upaya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. “Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)” pada awalnya bertugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan.[13]

Keberadaan BNPT patut diapresiasi sebagai langkah awal pelibatan masyarakat dalam bersama mencegah terorisme. Tentu kita perlu banyak mengawal BNPT untuk menjadikan komunikasi sebagai adab dalam perpolitikan kita. (bersambung)

[1] Rubrik Wawancara dalam Majalah Tempo edisi 17-23 Februari 2003.

[2] B. Herry-Priyono. “Dua Nafsu Bertemu: Perihal Fundamentalisme Agama dan Pasar” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011. Hlm. 37-53.

[3] Kelompok Ali Imron (yang melakukan beberapa pengeboman di wilayah-wilayah Indonesia) disetir oleh Hambali, Ketua Jamaah Islamiyah Asia Tenggara pimpinan Abu Bakar Ba’asyir. Jamaah Islamiyah berupaya mendirikan Negara Islam. Info tentang Jamaah Islamiyah dapat dilihat di website Australian National Security (https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/JemaahIslamiyahJI.aspx).

[4] Beberapa penyerangan teroris menyasar gerai produk Amerika, termasuk penyerangan awal 2016 di Starbucks Coffe, Sarinah, Jakarta.

[5] Hampir satu ide dengan yang diungkapkan Tocqueville tentang ketidaksamaan dan kesamaan kondisi. Ketidaksamaan kondisi membuat tidak seluruh lapisan masyarakat dapat menginjakkan kaki di tempat tertentu dalam negaranya sendiri.

[6] Tentang Arendt diperoleh dari “Arsitektur Keruntuhan: Hannah Arendt tentang Krisi “Res republica” dalam Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma. Jakarta: Kompas. Hlm. 21-45.

[7] Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami negativitas… Hlm. 46.

[8] Mengenai model politik pemberdayaan disarikan dari kuliah-kuliah Filsafat Politik STF Driyarkara tahun 2016.

[9] Tema mengenai demokrasi deliberatif dari Habermas diperoleh dari “Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik Politis” dalam Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 125-168.

[10] Dikutip dari tulisan Mh. Zaelani Tammaka. “Menuju Demokrasi Politik Nirkekerasan: Partisipasi dan Aksesibilitas Publik sebagai Upaya Penguatan Masyarakat Sipil” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011. Hlm. 113.

[11] Hardiman, 2009. Demokrasi… Hlm. 140.

[12] Hardiman, 2009. Demokrasi… Hlm. 135.

[13] Diperoleh dari profil dalam website BNPT RI (http://www.bnpt.go.id/profil.php)

Empat Keuntungan Membaca Fiksi

Fiksi adalah makanan saya—di samping nasi—dari kecil. Kecintaan saya terhadap buku-buku fiksi tidak ada habisnya. Masa-masa sebelum sekolah, saya jatuh cinta pada buku-buku terbitan Grafiti, dongeng-dongeng Jean de La Fontaine yang puitik. Buku-buku kecilnya ramping, sangat imajinatif. Saya selalu mengenang dongeng Pohon Asam dan Ilalang. Juga bukunya yang kini hilang tanpa ada jejak. La Fontine adalah salah satu penyair dari Prancis yang lahir di Calan di Château-Thierry pada 18 Juli 1621 dan meninggal pada 13 April 1695. Ketika usianya enam puluh tahun, dia diakui sebagai salah satu orang terpenting dalam kesusastraan Perancis. Orang itu sungguh istimewa. Dongeng-dongeng darinya menjadi pengantar saya menuju pintu gerbang kemerdekaan dunia fiksi.

Saya beruntung ketika di usia sekolah, orang tua saya tidak pernah membatasi bacaan. Di sekolah dasar, saya membaca Goosebumps dan novel-novel sihir. Saya sempat bercita-cita untuk jadi penyihir saja ketika serial Circle of Three menjadi candu tiap datang ke Gramedia. Kemudian hadir buku-buku karangan Roald Dahl, Morris Gleitzman, serial Princess Diaries, dan buku-buku semacamnya. Ketika itu, saya memang kekurangan referensi sastra Indonesia. Saya hanya akrab dengan puisi-puisi Indonesia (mengingat saya memang sudah bisa hapal luar kepala beberapa puisi Sapardi sebelum masuk sekolah dasar).

Setelah ketika sekolah dasar saya pernah ditolak ibu saya untuk membaca Perempuan di Titik Nol-nya Nawal, sekolah menengah saya mulai merambahi fiksi yang tidak saya baca sebelumnya—padahal penasaran—karena belum cukup kematangan usia. Saya juga mulai membaca banyak skenario dan novel-novel Indonesia.  Ketika sekolah menengah, dimulailah periode Pramoedya, Remi Sylado, dan sebagainya.

Meski saya merasa mengalami keterlambatan menikmati beberapa jenis fiksi—misalnya karya-karya klasik Indonesia yang baru saya nikmati di akhir sekolah menengah menjelang kuliah—saya sepenuhnya merasa diuntungkan dengan kebiasaan membaca fiksi non-komik. Berikut adalah lima keuntungan membaca fiksi versi saya. Tiap tahun dalam hidup saya, saya merasa bacaan fiksi saya semakin berkembang—dari segi kuantitas, kemudian keluasan genre. Menyenangkan rasanya berenang dalam lautan ide dari berbagai pengarang dengan berbagai latar belakang.

  1. Tahu banyak

Membaca fiksi dengan banyak genre mau tidak mau membuat saya ingin tahu lebih banyak. Mungkin rasa ingin tahu itu tidak terasa ketika saya masih kanak-kanak. Namun ketika beranjak remaja—apalagi ditambah munculnya Google—hal tersebut terasa bergunanya bagi isi kepala. Rasa penasaran adalah hal yang inti dari keberadaan manusia. Ketika dalam fiksi dunia dipersembahkan dalam cara yang belum pernah kita tahu, maka terujilah rasa penasaran itu. Saya mencari tahu lagi dan lagi tentang hal yang menarik bagi diri. Bukan hanya terkait isi cerita atau sisi intrinsik cerita, tapi juga sisi ekstrinsiknya. Kita bisa banyak tahu tentang latar belakang pengarang dan masa ketika dia berkarya.

Persembahan dunia yang beragam itu juga menjadi titik awal pengalaman berhadapan dengan perbedaan. Saya tahu bahwa dunia itu luas dan beragam. Ini relevan dengan bagaimana saya menghadapi hidup dan pilihan-pilihan sosial maupun politik. Keragaman itu adalah sesuatu yang wajar. Fiksi membantu saya memahaminya.

  1. Imajinasi

Bagi anak-anak, pendekatan visual adalah pendekatan paling menarik. Namun keterbatasan kata-kata membuat peristiwa menjadi buram. Namun persis di situlah keuntungan membaca fiksi. Pembacaan atas teks menuntut kepala saya mengubahnya jadi visual. Saya jadi tahu dan mulai membayangkan berbagai macam peristiwa yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Misalnya peristiwa berhadapan dengan kolonialisme—mereka yang seringkali disebut penjajah, hal-hal magis—dari penyihir sampai hantu, bahkan mengetahui bagaimana manusia di berbagai belahan dunia menjalani hidupnya. Saya pun jadi berimajinasi, tak jarang bahkan terlampau liar.

Rasanya, keliaran imajinasi tidak bikin rugi. Imajinasi dan objek imajinasinya adalah ruang dan aktor yang dialami dengan sangat privat. Ia ada sejauh kita menghendaki dan bagi saya sejauh ini, ia tidak ada hubungannya dengan laku sosial.

  1. Kekayaan Diksi

Tiap penulis tentu punya gaya yang berbeda-beda. Para penulis itu adalah representasi dari latar belakang masing-masing individu. Itu mengapa saya seringkali mendapati ada banyak kata yang belum  saya tahu maknanya. Membaca fiksi (harusnya) membuat kita sering membuka kamus—meskipun hal itu bukan satu-satunya hal yang membuat fiksi jadi lebih bermakna daripada yang lain. Dalam beberapa kasus, saya lebih memilih membuka Tesaurus. Perbendaharaan kata jadi bertambah.

Terkait hal ini, saya jadi ingat cemoohan William Faulkner terhadap Hemmingway, “Orang itu tidak pernah menggunakan satu pun kata yang menggiring pembaca ke kamus.” yang dibalas oleh Hemmingway “Faulkner yang malang. Apa dia pikir perasaan-perasaan yang besar mesti berasal dari kata-kata yang besar?” (Sumber: Di mana Ada Penulis, di situ Ada Cemooh oleh Dea Ananda Anugrah).

  1. Semangat berkarya

Ketiga poin di atas  rasanya tidak akan berarti apa-apa tanpa yang satu ini. Berkarya adalah bentuk kemapanan dari persahabatan dengan fiksi. Saya lebih dulu menulis fiksi dibanding menulis esai-esai non fiksi. Ada beberapa periode ketika saya sangat terpengaruh oleh beberapa penulis tertentu. Bagi saya itu wajar dan tidak menjadikan karya tidak orisinil. Menulis fiksi adalah menciptakan dunia baru. Bagi saya proses ini sakral karena (mestinya) melibatkan pengalaman jumpa dengan karya-karya fiksi seumur hidup. Dari La Fontaine, Roald Dahl, hingga Sartre, juga Borges. Bagi saya seperti, “Kamu dapat sebegitu banyak, masa tidak menghasilkan apa-apa?”

Kalau boleh saya ulangi lagi, menyenangkan rasanya berenang dalam lautan ide dari berbagai pengarang dengan berbagai latar belakang. Pikir punya pikir, rasanya judul tulisan ini kurang tepat. Mengapa membaca fiksi harus mempertimbangkan keuntungan serigid ini? Betapa rasanya fiksi menyentuh sisi paling eksistensial dalam hidup manusia. Sesungguhnya ia menyenangkan dan layak dicumbui meski kita tak punya alasan dan tak memperoleh keuntungan. Apalah….

Featured image diperoleh dari web P.J O’Dwyer (that award-winning author of romantic suspense :|)