Komunikasi Sebagai Jalan (2-Habis)


Masyarakat di berbagai lapisan mungkin jenuh pada berbagai macam teror yang terjadi di Indonesia. Kerugian banyak didulang karenanya. Ironisnya, agama masih saja menjadi alasan ampuh untuk para pelaku teror. Agama menjadi pemungkin seseorang yang tadinya mencintai kedamaian, berubah menjadi pembenci. Tentu saja mungkin, toh surga iming-imingnya.

Ganjaran kesejahteraan ekonomi juga jadi alasan. Kita sama-sama paham bahwa jaringan terorisme mengandaikan adanya aliran dana yang cukup untuk membiayai seluruh aksi. Jangankan jaringan teror besar, teror begal saja harus punya modal. Maka, menghadapi sesuatu yang masif seperti ini, negara harus kuat. Mungkin ‘kuat’ terlalu abstrak. Kita perlu kebijakan-kebijakan konkrit yang dilakukan secara konsisten. Beberapa poin berikut mungkin bisa jadi jalan yang baik.

Kesamaan Kondisi

Modernitas menjadi momok bagi masyarakat kita. Perlu dicegah bagaimana cara mengendalikan pasar untuk tak jatuh ke dalam lembah fundamentalisme pasar. Negara tentu harus berdaya. Dengan diandaikan adanya kesamaan kondisi, modernitas tak lagi jadi kambing hitam. Agama pun dapat menjadi opsi yang benar-benar bebas dipilih tanpa ada tekanan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperjuangkan dalam bentuk UU sebagai upaya-upaya menuju kesamaan kondisi itu:

  • Hak atas tanah dan bertempat tinggal layak dengan perlindungan hukum.
  • Hak berpenghidupan layak sosial, ekonomi, budaya.
  • Hak berperan serta dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan kota.

Untuk menyadarkan masyarakat terhadap hak-hak tersebut, pendidikan menjadi penting. Kondisi pendidikan, pertama-tama harus mengandaikan kesamaan di setiap pelosok sehingga pengenalan hak-hak berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Lembaga

Idealnya, lembaga semacam BNPT tak hanya terdiri dari orang-orang berlatar belakang hukum dan keamanan. Perlu terlibat pula orang-orang dengan penelusuran sebab-sebab makro yang menyebabkan berkembangnya kelompok-kelompok terorisme. Terorisme adalah masalah kondisi. Maka, penelusuran sebab-sebab itu sepatutnya tidak hanya diarahkan pada masalah keamanan saja, tetapi pun menyasar masalah yang lebih mendasar semisal ahli ekonomi, agama, psikologi, dan filsafat. Tugasnya, menyelidiki penyebab makro adanya terorisme.

Forum-forum

Terorisme merupakan transnational crime. Tentu diperlukan forum-forum yang menjamin keinginan teroris didengar. Maka, diperlukan “the negosiator” sebagai narahubung dengan kepala kelompok teroris yang terlacak (level atas). Forum-forum dengan para teroris di level bawah dapat pula diadakan secara rutin untuk menampung aspirasi mereka. Tim ini harus pula menjamin transparansi. Meminjam ungkapan Hannah Arendt, hanya individu yang berdeliberasilah yang berbahagia. Deliberasi adalah realisasi diri.

Legalitas Lembaga dan Forum

Tak dapat disangkal, terorisme butuh pendanaan dan logistik, maka perlu dibuat kebijakan untuk mewajibkan komunitas untuk mendaftarkan diri pada negara. Negara pun aktif dalam melakukan survey di lapisan masyarakat bawah, bahkan setingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga. Dengan begitu, negara secara tidak langsung punya hak untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan-kegiatan mereka, bahkan memberikan bantuan, baik secara materi maupun non materi. Untuk itu pula, perlu dipermudah jalan birokrasi dalam mendaftarkan lembaga dan forum-forum.

Keunggulan dan Keterbatasan

Keunggulan model politik pemberdayaan—sebagaimana namanya—menjamin terbentuknya masyarakat yang terberdayakan; masyarakat yang aktif, nan berbudi luhur (virtuous citizens). Seluruh elemen dalam masyarakat terlibat dan ikut serta dalam penyelesaian masalah terorisme. Masyarakat merasa bahwa ia didengar, pihak pemerintah pun begitu. Hal itu membuat setiap individu minim merasa terasing dari negaranya sendiri. Keikutsertaan dalam ruang publik menjadikan individu memiliki identitas kolektif dan memberinya rasa ketermasukan sebagai warga negara.[1] Adanya kerja sama membuat masyarakat merasa memiliki peran sehingga kesadaran masyarakat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dapat berjalan maksimal dan tahan lama.

Adapun keterbatasan model politik pemberdayaan adalah dibutuhkannya waktu yang panjang. Dalam konteks Indonesia—yang masih berada dalam rantai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)—dibutuhkan perombakan yang sifatnya mendasar. Perombakan itu terutama terkait kebijakan politik kita yang sifatnya monologal, bukan dialogal.

Saya sempat mengajukan tanggapan beberapa mahasiswa tentang paket kebijakan yang diajukan di atas. Responnya, banyak opini yang menyiratkan keragu-raguan, terutama dalam hal kebijakan yang dialogal nan menyita banyak energi serta waktu tersebut. Dugaan saya, opini tersebut hadir karena dalam masyarakat Indonesia telah berkembang cara berpikir bahwa kekerasan adalah perihal kurangnya pengembangan akhlak berkeagamaan, sehingga jalan satu-satunya menangkal terorisme adalah (hanya) melalui menambah jam belajar agama di sekolah-sekolah.

Pada akhirnya, menurut saya, pembentukan kebijakan tak dapat dilepaskan dari refleksi filosofis tentang kehidupan berpolitik. Politik pragmatis perlu dihindari karena yang pragmatis itu cenderung memihak kalangan tertentu. Negara, harusnya, menjadi ruang di mana manusia melihat yang lain sebagai manusia pula. Manusia perlu dipikirkan dengan berbagai cara. Niscaya, akan terbersit kebutuhan manusia untuk hidup bebas dari dominasi.***

Kepustakaan

  1. Herry-Priyono. “Dua Nafsu Bertemu: Perihal Fundamentalisme Agama dan Pasar” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011.

Mh. Zaelani Tammaka. “Menuju Demokrasi Politik Nirkekerasan: Partisipasi dan Aksesibilitas Publik sebagai Upaya Penguatan Masyarakat Sipil” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011.

Hardiman, F. Budi. 2008. “Teori Diskursus dan Demokrasi: Peralihan Habermas ke dalam Filsafat Publik” dalam Jurnal Filsafat dan Teologi Diskursus Vol. 7, No. 1, April 2008. Jakarta: STF Driyarkara.

Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma. Jakarta: Kompas.

Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.

Hardiman, F. Budi. 2011. Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.

Website BNPT RI (http://www.bnpt.go.id/profil.php).

Hannah Arendt di Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/arendt/).

Website Australian National Security (https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/JemaahIslamiyahJI.aspx).

Rubrik Wawancara dengan Ali Imron dalam Majalah Tempo edisi 17-23 Februari 2003.

[1] Bdk. Hannah Arendt tentang Atomisasi. Dapat dilihat di sub-bab “Emansipasi, Atomisasi, dan “Massa”” dalam Hardiman, F. Budi. 2011. Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 27-29.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s