Komunikasi Sebagai Jalan (1)


Sudah sekitar empat bulan ini saya banyak bergulat dengan isu terorisme di Indonesia, khususnya di Poso, Sulawesi Tengah. Stigma radikalisme di tanah Poso memang telah menjadi momok yang mengganggu bagi daerah itu, bahkan bagi Indonesia. Dalam kunjungan singkat saya ke Poso, jujur, saya tak menemukan perkara serius yang membuat Poso layak menerima stigma itu. Alamnya indah. Masyarakatnya ramah, daerahnya dekat dengan laut, berkawan dengan pegunungan yang misterius. Poso lengkap sebagai sebuah daerah pariwisata.

Kota_Poso_(2015)

Kota Poso, sumber: Wikipedia

Tadi pagi, sebuah bom lagi-lagi meledak di depan pasar sentral lama Poso. Tak ada korban jiwa, korban materi pun nihil. Hal-hal macam ini sungguh tragis. Teror dengan mudah diciptakan. Tujuannya? Banyak spekulasi tentang itu, namun satu hal yang pasti, seluruh elemen masyarakat seperti dipanggil, diajak menoleh ke arah teror, dan dipermainkan mentalnya.

Lalu sesungguhnya, perkara teror ini tugas siapa? Hemat saya, aparat keamanan sudah tentu. Pemerintah—yang berada di atas aparat keamanan sepengamatan saya sudah lebih radikal dalam melihat penciptaan isu ini. Ya, sepertinya memang kita semua harus sama-sama radikal, dalam arti mengakar dalam melihat beragam permasalahan di Indonesia.

Sejak Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 meledak, pemerintah semacam terlecut. Bagaimana tidak, ratusan nyawa yang melayang di tanggal itu menjadi reminder akan sebuah bahaya yang mengancam kedaulatan negara—baik secara fisik maupun mental. Ketika itu, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme.

Dalam wawancara yang dilakukan Majalah Tempo terhadap salah satu pelaku pengeboman, Ali Imron,[1] pelaku mendasarkan aksinya pada jihad, sebuah kata yang hingga hari ini menjadi identik dengan kekerasan. Jihad merupakan salah satu jalan menuju sebuah negara ideal. Dengan kata lain, ada sekelompok orang yang berkeinginan memonopoli tafsir kebenaran atas nama agama dan sekte tertentu dalam kehidupan sosial kita. Kekerasan, memang tak jarang menjadi bahasa komunikasi yang digunakan kaum fundamentalis agama (religious fundamentalism) untuk mengokohkan identitas di tengah kehidupan sosial. Orang-orang seperti Ali Imron—meskipun akhirnya ia mengaku bahwa jalan jihadnya salah—diduga muncul sejak modernitas tumbuh.

Herry-Priyono dalam artikelnya mengenai fundamentalisme agama dan pasar[2] sepakat dengan Bryan S. Turner bahwa fundamentalisme agama muncul daari ketakutan akan kerumitan kehidupan modern, yang lalu diikuti upaya kalap untuk menyederhanakannya dengan dasar doktrin agama. Dalam kasus-kasus terorisme di Indonesia yang mengatasnamakan agama Islam,[3] hal tersebut masuk akal. Negara agama dianggap sebagai bawaan Ilahi, konsekuensinya, negara-negara yang bukan negara agama adalah buatan manusia yang berarti sebuah jalan yang salah. Konsep negara dianggap sebagai buatan modernitas, lebih detilnya: buatan Barat. Semua produk Barat, maka, patut diperangi karena tidak sesuai dengan dasar dan prinsip negara agama. Alur pemikiran itu kemudian dapat menjelaskan kebencian tak berkesudahan Muslim fundamental terhadap produk-produk pasar dari Barat.[4]

Modernisasi mengakibatkan perubahan struktur sosial yang cepat. Bahkan manusia yang tak beragama pun bisa mengalami keterkejutan terhadap hal tersebut. Pasar beranjak mendatangkan aktor-aktor yang disebut fundamentalis pasar. Transaksi atas dasar uang menjadi satu-satunya prinsip pengatur seluruh bidang kehidupan. Banyak warga negara yang merasakan adanya ketidaksamaan kondisi[5] dalam sebuah negara, hal itu mengakibatkan ketakutan akan ketertinggalan. Agama pun menjadi jalan pintas untuk memusuhi modernitas.

Dalam pemikiran Hannah Arendt, terorisme adalah salah satu akibat dari krisis negara. Tidak terselesaikannya masalah terorisme dengan cepat mencirikan tergerogotinya jalan demokrasi. Sebagai sebuah negara demokrasi yang multi bahasa dan tindakan, Indonesia ideal semestinya mengutamakan komunikasi sebagai jalan untuk saling paham, meningggalkan sudut pandang sendiri, dan mengambilalih perspektif orang lain. Menghadapi terorisme, politik sebagai “kebersamaan-dan-kesalingan-dari-yang-berbeda-beda” tak berjalan.[6] Bertindak politis seharusnya berarti merelatifkan agama dan ideologi.

Tindak terorisme atas nama agama dan ideologi yang tidak beradab mengandaikan tidak berlangsungnya komunikasi. Di Indonesia mungkin negara belum hadir sebagai mediator yang baik. Atau, kalau pun saya sudah menemukan satu-dua orang negarawan yang sudah menjadi mediator yang baik, hal itu belum mengakar, membudaya, dan belum dijadikan sistem yang rigid.

Bersyukurlah kita punya BNPT. Fungsi BNPT di antaranya adalah koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme, koordinasi pelaksanaan deradikalasi, koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme, serta koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional.

Deradikalisasi, saya pikir, memang harus disertai dengan intensitas komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Tentu komunikasi yang ramah, yang beradab. Jika tidak, individu menjadi tidak berdaya, pertama di tangan kelompok fundamental yang menggunakan rompi bom bunuh diri atau menenteng senjata atas nama jihad; atas nama perbedaan; kedua, di tengah kawanan destruktif. Individu kehilangan identitas dan keunikannya masing-masing. Tak heran, bagi Arendt “daya dan kekuatan manusia secara mendasar tampak dalam pengalaman kekerasan…. Dari daya kekuatan itulah berasal rasa kepastian-diri dan identitas.”[7] Dalam komando, individu bisa melebur dan tidak menyadari dirinya telah diperalat demi kepentingan tertentu. Sebagai massa, individu menjadi tak ada beda satu sama lain.

Ketika kekerasan massa menggempur, lalu model politik apa yang tepat dalam menghadapinya?

Politik Pemberdayaan[8]

Ide-ide pokok model politik pemberdayaan dapat ditemukan dalam pemikiran dua filsuf, yaitu Alexis de Tocqueville dan Hannah Arendt. Keduanya mengangkat suara publik dan komunikasi sebagai elemen utama. Tujuan model ini adalah mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur (virtuous citizens) dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah demokrasi deliberatif dan civic republicanism.

Model politik ini mengutamakan komunikasi dalam keberlangsungan hidup manusia. Dalam hidup bernegara, masyarakat dan pemerintah harus menjalin komunikasi. Dengan kata lain, rakyat berdaulat untuk mengendalikan arah pemerintahan. Kontrol atas pemerintah dilaksanakan secara tidak langsung melalui kekuasaan opini publik. Dalam konsep demokrasi deliberatif yang diungkapkan Habermas,[9] hak-hak komunikatif masyarakat terlaksana dalam diskursu informal yang terlaksana secara inklusif. Diskursus itu dapat mempersoalkan segala tema yang relevan dalam sebuah negara.

Partisipasi publik memang merupakan bagian dari penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Berpartisipasi mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masuk ke dalam hak asasi manusia yang mendasar. Menurut R. Lister, kewargaan sebagai hak memperkuat warga untuk bertindak sebagai agen.[10] Dengan menjadi agen, di berbagai bidang, masyarakat terberdayakan. Dalam menangani terorisme, politik pemberdayaan membiasakan masyarakat menghadapi 1) keberagaman, karena bagi Habermas, ruang publik adalah suatu keberagaman. keyakinan, orientasi, nilai, serta bentuk-bentuk kepercayaan diri;[11] 2) pasar kapitalis, karena ruang publik adalah kondisi komunikasi yang dapat menumbuhkan solidaritas dalam melawan apa yang memang hendak dilawannya.[12]

Menuntaskan sebuah masalah dalam negara tentu butuh program politis yang konkret. Lewat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesialah kita bisa menaruh harapan. Awalnya, institusi ini merupakan pengejawantahan dari upaya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. “Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)” pada awalnya bertugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan.[13]

Keberadaan BNPT patut diapresiasi sebagai langkah awal pelibatan masyarakat dalam bersama mencegah terorisme. Tentu kita perlu banyak mengawal BNPT untuk menjadikan komunikasi sebagai adab dalam perpolitikan kita. (bersambung)

[1] Rubrik Wawancara dalam Majalah Tempo edisi 17-23 Februari 2003.

[2] B. Herry-Priyono. “Dua Nafsu Bertemu: Perihal Fundamentalisme Agama dan Pasar” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011. Hlm. 37-53.

[3] Kelompok Ali Imron (yang melakukan beberapa pengeboman di wilayah-wilayah Indonesia) disetir oleh Hambali, Ketua Jamaah Islamiyah Asia Tenggara pimpinan Abu Bakar Ba’asyir. Jamaah Islamiyah berupaya mendirikan Negara Islam. Info tentang Jamaah Islamiyah dapat dilihat di website Australian National Security (https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/JemaahIslamiyahJI.aspx).

[4] Beberapa penyerangan teroris menyasar gerai produk Amerika, termasuk penyerangan awal 2016 di Starbucks Coffe, Sarinah, Jakarta.

[5] Hampir satu ide dengan yang diungkapkan Tocqueville tentang ketidaksamaan dan kesamaan kondisi. Ketidaksamaan kondisi membuat tidak seluruh lapisan masyarakat dapat menginjakkan kaki di tempat tertentu dalam negaranya sendiri.

[6] Tentang Arendt diperoleh dari “Arsitektur Keruntuhan: Hannah Arendt tentang Krisi “Res republica” dalam Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma. Jakarta: Kompas. Hlm. 21-45.

[7] Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami negativitas… Hlm. 46.

[8] Mengenai model politik pemberdayaan disarikan dari kuliah-kuliah Filsafat Politik STF Driyarkara tahun 2016.

[9] Tema mengenai demokrasi deliberatif dari Habermas diperoleh dari “Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik Politis” dalam Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 125-168.

[10] Dikutip dari tulisan Mh. Zaelani Tammaka. “Menuju Demokrasi Politik Nirkekerasan: Partisipasi dan Aksesibilitas Publik sebagai Upaya Penguatan Masyarakat Sipil” dalam Jurnal Maarif Vol. 6, No. 1 – April 2011. Hlm. 113.

[11] Hardiman, 2009. Demokrasi… Hlm. 140.

[12] Hardiman, 2009. Demokrasi… Hlm. 135.

[13] Diperoleh dari profil dalam website BNPT RI (http://www.bnpt.go.id/profil.php)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s