Isi Perut Sapi dan Isi Perut Kita


Guru kesenian saya ketika SMA pernah bercerita tentang dua orang sahabat pena. A adalah orang Indonesia asli sedangkan B lahir dan besar di salah satu negara Eropa.  Di kunjungan pertamanya ke Indonesia, B bersikeras ingin ke pasar tradisional. Ia ingin melihat wajah Indonesia di becek dan apaknya pasar. A menyanggupi. Mereka berkeliling. B melihat, mendengar, dan merasakan denyut Indonesia di pasar itu. Di deretan lapak daging, keningnya berkerut melihat beberapa benda yang tergantung di lapak.

What is that?” A mengalihkan pandangannya pada benda yang dimaksud.

Eh… Mmmh… That is a towel.” Ia menarik lengan B ke tempat lain. A berusaha supaya B tidak tahu bahwa orang Indonesia suka makan babat, panganan yang berasal dari lambung dan dikelilingi tinja sapi.

e1b3282d-32d5-4dbb-8653-9ca592e5b22c
Rupa jeroan impor (sumber finance.detik.com)

Saya gemar makan jeroan sapi. Apalagi usus sapi atau yang orang Sunda sebut sebagai tamusu. Makanan itu harganya delapan ribu sampai sepuluh ribu rupiah di rumah makan khas Sunda atau Padang. Harga yang tergolong tinggi dibandingkan dengan sayur dan ikan air tawar. Namun jeroan tetap banyak peminatnya. Jeroan mungkin cocok di lidah sebagian besar masyarakat Indonesia.

Belakangan, impor jeroan sapi dibuka oleh pemerintah Indonesia. Bukannya senang, saya malah merasa ngeri. Jeroan sapi berdasarkan sejarahnya bukanlah hidangan utama manusia. Dulu, di Hindia Belanda, tak ada orang yang memilih untuk makan jeroan. Paceklik adalah satu-satunya masa di mana jeroan dikonsumsi masyarakat. Jeroan adalah panganan ketika tak ada sumber protein lain untuk dikonsumsi. Sejarah konsumsi jeroan ditulis dengan apik oleh sejarawan Fadly Rahman di laman blog publiknya.

Lepas dari kandungan jeroan yang tak baik untuk kesehatan, saya lebih mendukung pemerintah untuk fokus pada penurunan harga daging sapi. Kebijakan impor jeroan mengesankan pemerintah bersembunyi dari kewajibannya untuk memeratakan hak masyarakat untuk merasakan nikmatnya mengunyah serat daging pilihan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman malah menyatakan bahwa membuka kran impor adalah bentuk solusi pemerintah supaya protein rakyat kecil terpenuhi (sumber).

Pernyataan menteri Amran itu menyedihkan. Disebabkan oleh ketidakberdayaan, jenis asupan protein seorang warga negara ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat yang rendah penghasilan ekonominya lagi-lagi terpinggirkan. Kebebasan untuk memilih pangan sepertinya tidak mungkin terjadi. Harga daging sapi sekarang sangat tinggi. Jika Anda mau protein tapi tak punya banyak uang, belilah jeroan. Bagi saya, itu sebuah dominasi atas ‘seupil’ hak hidup masyarakat, dan tak tepat disebut sebagai solusi.

Jeroan memang sedap. Jika dibumbui gulai, apalagi. Tetapi istilah ‘gemar’ dan ‘sudah membudaya’ jangan sampai jadi legitimasi untuk tidak berupaya terus dalam menurunkan harga daging sapi. Jika daging sapi berkualitas tinggi dapat diperoleh dengan harga murah, bolehlah kita bicara lantang tentang mengimpor jeroan sapi. Saya, yang suka jeroan, kemudian bisa memilih untuk tak membeli daging sapi karena memang tidak mau, bukan tidak mampu.

Bukan hanya kementerian pertanian, kementerian sosial juga selayaknya peduli akan hal ini. Kementerian sosial punya program jangka panjang bertajuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program itu konon terinspirasi dari keberhasilan program sejenis di negara-negara Amerika Latin. PKH bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok masyarakat miskin. Beberapa target PKH antara lain kondisi sosial ekonomi meningkat, biaya pendidikan tak jadi beban, dan kesehatan terjamin.

Mencekoki masyarakat dengan jeroan bukan lagi urgensi ekonomi atau kesehatan, tetapi pula menyangkut sistem dan pemberdayaan sosial. PKH adalah program penting. Program itu merepresentasikan secara lengkap tuntutan Sumber Daya Manusia sebuah negara. Impor jeroan dan tingginya harga daging sapi memperlihatkan dengan gamblang bahwa pemenuhan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun adalah dua hal yang tidak saling bertaut dan bersinergi.

Saya merasa bahwa pemerintah seolah membiasakan menjalankan sistem yang membatasi ruang gerak masyarakat tertentu. Masyarakat miskin di Indonesia berjumlah 28,01 juta. Menentukan mereka harus makan apa adalah sumbatan terhadap hak asasi. Sebaiknya negara tidak mengungkung manusia sejumlah itu untuk tinggal dalam kerendahdirian; dalam ide bahwa makanan yang patut berada dalam perut mereka hanyalah isi perut sapi.

Pangan sesungguhnya awal yang tepat untuk memberi otonomi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ketika hal itu tercapai, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tak hanya jargon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s