Perihal Laku Bernegara dan Mendidik


Kenapa banyak orang punya ambisi untuk jadi bagian dari pemerintah suatu negara? Jawabannya tentu macam-macam. Dari menyoal ingin mengubah sistem, ibadah, hingga popularitas. Memang tampaknya menyenangkan jadi orang yang punya andil dalam pemerintahan. Meskipun tentu, masyarakat awam pun (harusnya) punya andil dalam menjalankan negara. Dalam sebuah negara, sepengamatan saya pribadi, hukum berperan penting. Hukum adalah alat yang digunakan supaya situasi negara mencapai suatu ideal. Ideal menurut siapa? Menurut masyarakat kebanyakan, atau bahkan menurut seorang pemimpin saja.
Beruntungnya mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Sebagai yang punya kuasa, mereka bisa saja melengkapi keputusan mereka dengan perangkat hukum (peraturan gubernur, instruksi gubernur, peraturan daerah). Termasuk keputusan-keputusan yang diambil untuk memenuhi hasrat pribadi mereka sendiri. Situasi tersebut sangat rentan konflik masyarakat versus pemerintah. Setiap warga negara, di mata saya, idealnya mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam memutuskan dan menentukan keputusan pemerintah. Sejauh tujuannya adalah pembangunan yang matang dan mapan untuk sebuah negara atau kota, saya rasa warga berhak ikut andil.
Hampir tidak ada bedanya ya, antara membangun kota, dengan membangun hubungan yang asik antara guru dan murid; antara bikin kota yang baik, dengan sekolah terakreditasi (atau keluarga, karena pendidikan bukan cuma milik sekolah). Dosen Filsafat Politik saya menceritakan pengalamannya bertemu dengan para guru di suatu forum.
“Apa ada bedanya antara mengajar dengan indoktrinasi?”
“Tidak ada.” Ujar sebagain besar guru.
“Wah, kalau indoktrinasi, hanya searah, tidak membuka ruang dialog, bahkan bisa sampai melakukan kekerasan.”
“Ya memang itu yang biasa kami lakukan…”
Hampir semua mahasiswa di kelas tergelak. Lucu tapi nyesek. Pendidikan mau anak didik dan pendidik sama-sama berkembang, negara juga harusnya mau yang seperti itu. Keduanya sama-sama membutuhkan mulut dan telinga dari pihak-pihak yang terlibat. Sayang, pada kenyataannya tak begitu. Maunya negara seringkali condong pada perkembangan pribadi penguasa.
Misalnya saja terkait kasus penggusuran di berbagai belahan negara (berkembang). Warga pinggiran sungai idealnya mau berkembang bersama dengan pemerintah kota, menjadi kesatuan sebagai sebuah “KOTA”. Harusnya, mereka punya hak ruang yang sama dengan para warga yang lain. Tetapi rumah mereka tidak mendapatkan penggantian yang layak. Kalau warga pinggiran sungai dianggap sebagai masalah, temukanlah solusinya dengan duduk bersama mereka, bukan sekadar memikirkan solusi yang ternyata justru memutus rantai aspirasi.
Contoh itu juga sepertinya bisa diterapkan di sekolah atau keluarga. Ketika ada seorang individu yang dianggap sebagai biang masalah, duduk bersama mereka, bukan menambah masalah dengan bergunjing atau memaksa si tertuduh. Kenapa? Karena ada keinginan akan ‘maju bersama-sama’ itu. Kalau memang mau maju bersama, tetapi disadari bahwa cara mencapainya harus berbeda, maka apa mau dikata: pemaksaan ‘kamu harus begini’ atau ‘kamu harus ikut aturan ini’ niscaya akan menimbulkan pemerintahan atau pendidikan yang korup!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s