Indonesia (Tak Bisa) Tanpa Mereka: Opini tentang Agama Lokal


ugas suci bangsa Eropa adalah memperadabkan bangsa-bangsa non-Eropa. Hal tersebut dikutip oleh Stepanus Djuweng dalam tulisannya, “Orang Dayak, Pembangunan, dan Agama Resmi”. Pemerintah Indonesia sangat percaya bahwa agar menjadi modern, orang non-Eropa harus menjadi seperti Eropa. Maka, pada masa orde baru, dinasionalisasikanlah ide tersebut melalui program pembangunan Indonesia. (1) Alih-alih menghasilkan sinkretisme budaya asli Indonesia dengan budaya pendatang, berkat pembangunan nasional, agama lokal–yang salah satu karakternya adalah terikat pada lokalitas dan kultur–(2) justru hancur. Para penganut agama lokal dipaksa untuk memilih satu dari lima agama resmi Indonesia saat itu. Meski sebetulnya, tidak ada larangan untuk menganut agama di luar agama resmi. Di Indonesia, tak satu pun undang-undang yang secara tegas menyebut bahwa agama tertentu dianggap resmi dan diakui negara. Hanya saja, banyak pihak menengarai, diskriminasi terhadap agama lokal terjadi sejak 1965, ketika Undang-undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (UU PNPS) muncul. Agama yang dianut dan dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia ada enam, hanya itu. Sedangkan penganut agama lain dibiarkan sepanjang tidak melakukan pelanggaran. Mantan Direktur Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Anick HT pun berpendapat sama. Dalam penjelasannya tidak berarti agama-agama lain tidak diakui atau dilarang di Indonesia.

Meski setelah reformasi para penganut kepercayaan tidak lagi diharuskan untuk menginduk pada agama resmi, tetap saja penerimaan masyarakat terhadap agama lokal masih jauh dari ideal. Terdapat tiga tingkatan diskriminatif yang sejak lama disadari. Pertama, tingkat verbal. Pada tingkat verbal, praktik budaya, sosial, ekonomi, dan religius penganut agama lokal dipahami sebagai keterbelakangan, primitif, animis, dan dinamis. Kita dapat menemukannya dalam media massa, bahkan kurikulum sekolah. Pada tingkat behavioral, sudah mendarah daging pula keyakinan bahwa perilaku orang pendatang yang berbeda dari yang asli dianggap konkretisasi dunia modern dan hasil pembangunan. Sementara sebaliknya, orang yang berpakaian tak lengkap—seperti banyak dilakukan dalam budaya lokal kita—justru dianggap tidak sopan. Pada tingkat performance, terdapat hal-hal seperti perampasan tanah adat, penggusuran tanah, dan sebagainya.(4) Terhadap tingkat-tingkat itu, penulis setuju. Tersisa tanda tanya besar terhadap keseriusan pemerintah dalam menghadapi fenomena agama lokal.
Secara esensial, agama lokal sebetulnya punya banyak keutamaan yang sama seperti terdapat dalam agama resmi. Misalnya, ketetapan dalam agama lokal, bahwa manusia mampu menyelamatkan dirinya sendiri jika ia bertindak sesuai dengan yang ditentukan agama. Keimanan para penganut agama lokal, adalah keimanan yang sama dengan yang dimiliki para penganut agama resmi. Dalam beberapa aspek, bahkan agama lokal memiliki tempat yang lebih besar untuk keintiman dengan kosmos karena agama lokal memiliki ikatan kepercayaan terhadap mitologi yang cenderung membahas asal muasal alam semesta. Lalu jika keutamaan-keutamaan itu hal yang positif, mengapa agama lokal masih saja dianggap sebagai keterbelakangan? Padahal, tahun 2014 ada 239 agama lokal (organisasi penghayat) dengan 12 juta penganut. Mengingat jumlah sebanyak itu, bukankah masyarakat Indonesia perlu belajar lebih banyak dalam hal hidup berdampingan bersama mereka?

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui bahwa pemerintah belum cukup cepat tanggap dalam menjalankan kewajibannya. Konstitusi mengamanahkan kepada pemerintah untuk melindungi dan memfasilitasi umat beragama. Tetapi, sampai hari ini, kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih saja diributkan. Penulis berpendapat bahwa negara memang harus mengetahui agama warganya. Baik di KTP, maupun catatan terpisah. Jika negara tidak punya catatan legal, maka negara tidak memiliki dasar dalam menjalankan konstitusinya. Bagi orang-orang yang memutuskan tidak beragama, berarti akan tidak punya perlindungan di Indonesia kecuali dilakukan perombakan total.

Agama-agama di luar yang resmi di Indonesia tidak dilarang untuk tumbuh dan berkembang (sebagai budaya spiritual, bukan agama).(5) Maka, berada di titik marginalkah agama lokal? Mungkin pemerintah Indonesia hanya bergerak mengikuti alur yang ada. Konsekuensi Sila pertama “Tuhan yang Maha Esa”, harus dihadapi secara berkelanjutan. Adanya Tuhan yang Esa toh menjadikan agama resmi eksklusif dan lebih memenuhi spesifikasi dari pada agama lokal. Ditambah pula, jika Indonesia melayani dengan seksama dan detil seluruh agama lokal, akan timbul kerumitan administratif yang pastinya sudah diraba pula oleh pemerintah. Tetapi dalam hidup bernegara, paling tidak, secara sosial harus ada kepedulian yang nyata. Maksudnya, dalam undang-undang, agama secara jelas dibiarkan berkembang, tetapi dituntut sebuah jaminan agar aktivitasnya tidak mengganggu kestabilan sosial (jangan sampai ada masalah terorisme atas nama agama, dan hal-hal semacam itu). Dengan kata lain, pemerintah harus bersikap humanistik.

Sikap humanistik itulah yang kemudian dapat menumbuhkan rasa simpatik dan mau berdialog. Sebagaimana dialog yang baik adalah membahas khazanah kerohanian, pengalaman kebatinan, dan pertukaran pengetahuan, dan pemahaman tentang isi kepercayaan.(6) Menteri Agama pada bulan Ramadhan 2014 telah memenuhi dialog itu. Ia mengundang para penganut kepercayaan untuk mendengar hal-hal yang mereka rasakan, dan apa ekspektasi pada pemerintah. Ada dialog, pasti ada jalan keluar. Diandaikan ada marginalisasi terstruktur dan masif, pemerintah bertanggungjawab penuh untuk mencari jalan keluar. Namun jika pemerintah terlalu disibukkan dengan hal lain, lebih baik para penganut agama resmi Indonesia bersama-sama turun tangan. Indonesia tanpa narasi-narasi lokal, adalah bukan Indonesia. Ada banyak hal “lokal” yang sama-sama dilakukan, baik oleh penganut agama lokal, maupun agama resmi. Misalnya, pengaruh ajaran lokal Aluk Todolo Toraja yang mengakar kuat di masyarakat Kristen Toraja.(7)

Masyarakat Muslim di Indonesia—sebagai mayoritas—seyogyanya dapat bekerja sama dengan umat Kristen, baik Protesan maupun Katolik, yang secara hirarkis lebih “rapi”. Paul Tillich menyatakan cara terbaik bagi Gereja untuk melihat fenomena minoritas dan mayoritas adalah dengan self-judgment, mengkritik diri dengan kriteria penerimaan Yesus Nazaret sebagai Kristus yang menjadi fondasi kekristenan. Umat harus berpartisipasi dalam kuasa roh yang terus menerus. Melalui kuasa roh, Gereja dimampukan untuk mengevaluasi agama-agama lokal, tradisi, yang di dalamnya juga kuasa roh yang sama bekerja. (8) Melihat sebuah kesempatan besar(9), penulis memilih melihat esensi agama-agama melalui keutamaannya. Melalui itu, agama-agama resmi Indonesia diharapkan dapat memberi agama lokal motivasi agar dapat berkembang melengkapi keindonesiaan.***

(1) Stepanus Djuweng. 1996. “Orang Dayak, Pembangunan, dan Agama Resmi” dalam Kisah dari Kampung Halaman: Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan. Yogyakarta: Dian/Interfidei. Hal. 3.
(2) Kekhasan agama lokal adalah keterikatan pada lokalitas dan kultur, keanggotaan otomatis, self help, terutup, tradisional, diikat oleh mitos-mitos, cakupan dan peranan seluas hidup masyarakat, terkait dengan kosmos yang harmonis, filosofi kausalitas, serta senioritas (Dijabarkan oleh Prof. Dr. Eddy Kristiyanto dalam kuliah Sejarah Gereja Indonesia tanggal 1 Oktober 2015).
(3) Tim Majalah Tempo, Yang Lokal, Yang Tersisih. Majalah Mingguan Tempo, edisi 27 Oktober-2 November 2014 (Jakarta: Tempo Inti Media) Hal. 57.
(4) Stepanus Djuweng, “Orang Dayak, Pembangunan… “ Hal. 32-33.
(5) Pada tahun 1978, negara memasukkan agama-agama asli ke dalam Departemen Kebudayaan, karena dianggap sebagai sebuah budaya spiritual, dan bukan agama. Sebelum keputusan itu, agama dan kepercayaan asli Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
(6) Dijabarkan oleh Prof. Dr. Eddy Kristiyanto dalam kuliah Sejarah Gereja Indonesia tanggal 1 Oktober 2015.
(7) Di Kecamatan Baruppu, mayoritas masyarakat sudah menganut Kristen, sedangkan penganut Aluk Todolonya hanya 27 jiwa per tahun 2014. Tetapi dalam praktiknya, masyarakat di sana masih melaksanakan ritual membersihkan dan mengganti kain jenazah yang dalam ajaran Aluk Todolo dikenal dengan ma’nene.
(8) Disarikan dari Benny Giay. 1996. “Masyarakat Amungme, Modernisasi, dan Agama Resmi: Sebuah Model Pertemuan” subjudul “Model Pertemuan: Kritis Terhadap Keprihatinan Mendasar dan Dialog” dalam Kisah dari Kampung Halaman: Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan. Yogyakarta: Dian/Interfidei. Hal. 49-51.
(9) Dokumen Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate, Gereja mengakui bahwa dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Bdk. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s