Filsafat Hukum Kontemporer: Berpetualang dalam Perdebatan Formalisme dan Realisme Legal


Suatu hari di awal semester empat, saya menghadap dosen pembimbing studi. Saya duduk di dalam kantornya; di atas sofa hijau yang tidak benar-benar empuk lagi; di bawah terpaan penyejuk (atau pendingin?) ruangan yang kadang memperdengarkan dengungannya sebagai tanda bahwa dirinya bekerja. Hati sudah mantap. Semester itu saya tak ingin mengambil mata kuliah terlalu banyak. Sang dosen segera memelototi Kartu Rencana Studi di genggaman–tak lama setelah saya menyerahkannya. “Kamu ndak mau ambil mata kuliah Filsafat Hukum?” selorohnya. “Wah, belum tau, Romo. MK itu fokusnya ke mana ya?” Saya agak kebingungan. Topik-topik dalam pikiran saya sepertinya saling menggeser satu sama lain. Mereka saling menghimpit. “Saya berencana membahas Hart. Tentang Formalisme dan Realisme Legal. Tapi kalau kamu ndak tertarik ya ndak apa-apa juga…” Saya agak terkesiap. Saya baru sadar dosen ini adalah pengampu MK itu. “Belum pernah baca secara komprehensif sih, Romo. Tapi dicoba juga boleh…” Saya bertindak berani. Hukum secara populer saja saya belum pernah mau mendekati secara lebih intim. Tak apa. Saya berpikiran positif. Tentang Filsafat Hukum Kontemporer; tentang kemampuan saya. Kalau banyak orang yang berkomentar bahwa tak ada perlunya gamang dalam hal memilih MK, saya diam saja. Jujur, saya tipe orang yang agak penakut mendekati sesuatu yang saya kenal benar. Saya takut bosan. Saya takut tak mampu mengolah.

Menakjubkan. Saya bertahan di kelas itu. Ada kalanya saya lelap di atas meja mengkilap; di ruang kuliah 2. Tapi saya hampir tak pernah melewatkan kelas itu (atau sebetulnya pernah tapi saya lupa ya?). Mengherankan. Saya menangkap yang disampaikan dosen. Saya presentasi sebagaimana yang diminta, meskipun bertumpuk kekurangan. Hanya saya tak bisa aktif. Saya malu, sungkan, malas–atau apapunlah itu–untuk bertanya. 

…And, this is it. Tugas akhir yang mungkin jauh dari mulus, Akhir kata, ini semua menyenangkan sekaligus menjemukan. Saya merasa berpetualang. Mengobrak-abrik dan mencari hal yang saya tidak kenal benar bentuknya.

“The life of the law has not been logic; it has been experience…” (Sherlock Holmes)[2]

Dalam esainya, H.L.A Hart mengutip pernyataan terkenal Holmes yang dikutip di atas. Memang sepertinya pernyataan tersebut sangat mewakili perdebatan filsafat hukum yang berkutat antara formalisme dan realisme legal[3] yang ditelaah oleh Hart. Makalah ini merupakan pembacaan atas salah satu bagian dalam esai Hart, Problems of The Philosophy of Law (The Problem of Legal Reasoning) dan Bab VII buku The Concept of Law. Dalam pernyataan Holmes yang dikutip di awal, logic atau logika mewakili deduktivisme atau formalisme legal. Formalisme legal memandang hukum layaknya sebuah mesin keputusan yang semata-mata didasarkan pada aturan tertulis yang sudah ada. Aliran tersebut bergantung pada kepatuhan kaku terhadap peraturan umum untuk mengambil keputusan pada situasi hukum konkret tertentu. Mereka yang menganut formalisme legal memang sangat mengutamakan logika. Sedangkan experience mewakili realisme legal yang menuntut peran aktif dari hakim untuk melakukan penentuan. Hukum dalam realisme legal hanyalah sebuah “mitos” belaka; hukum adalah keputusan hakim, lepas dari mana hakim tersebut mendasarkan keputusannya.

Legislasi dan Preseden

Dalam proses peradilan Anglo-Amerika, terdapat dua sumber hukum yang digunakan, yaitu legislasi dan preseden. Legislasi atau umumnya dikenal sebagai aturan perundang-undangan adalah hukum umum (general rules) yang dibuat oleh suatu badan legislatif atau badan pembuat hukum berwenang lainnya yang mengampu tugas dan kewenangan badan legislatif. Sistem penalaran yang digunakan adalah silogisme deduktif. Aturan perundang-undangan berlaku sebagai premis mayor, dan premis mayornya adalah situasi konkret yang sedang terjadi. Sedangkan jenis lain yang cukup sering digunakan dalam proses peradilan adalah Preseden, yaitu keputusan pengadilan yang merujuk pada keputusan-keputusan pengadilan terdahulu (past decisions).[4]

Jenis sumber lain yang cukup sering digunakan dalam proses peradilan adalah preseden, yaitu keputusan pengadilan yang merujuk pada keputusan-keputusan pengadilan terdahulu (past decisions). Menggunakan preseden berarti membongkar kembali kasus yang terjadi di masa lalu dan para hakim menjadikannya sebagai sumber keputusan kasus yang sedang dihadapi. Kasus yang dijadikan sumber haruslah memiliki relevansi dan dapat menjadi sebuah contoh aturan. Sistem penalaran yang digunakan adalah silogisme induktif.

Tekstur Terbuka Hukum (Open Texture of Law)

Hart menampilkan kelemahan (open texture) dari dua sistem hukum tersebut dalam “Seorang ayah menitahkan anaknya untuk membuka topi setiap masuk ke dalam Gereja”[5]: dalam sistem legislasi, peraturan untuk membuka topi akan dituruti karena memang ada peraturan yang menyatakan demikian tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dia harus membuka dengan tangan kanan atau kiri? Dengan halus, atau tergesa-gesa? Hukum menjadi terbuka untuk ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim. Sedangkan dalam sistem preseden, sang anak akan membuka topi bukan karena ada peraturan, tetapi karena sang ayah telah memberinya contoh. Kelemahannya adalah ketika sang ayah telah tiada. Muncul pertanyaan: apakah anak itu masih harus membuka topi ketika masuk ke dalam Gereja? Mengingat orang yang memberinya contoh sudah tidak ada lagi. Dalam sistem preseden, keputusan yang telah diambil di masa lalu harus diamati dan diinterpretasikan. Prosesnya tidak semudah itu mengingat hakim satu dengan yang lainnya dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing.

Dalam kerangka itu, Hart hendak menunjukkan kesalahan utama dari formalisme legal yaitu tertutupnya penafsiran pada suatu aturan. Formalisme menganggap aturan sebagai suatu bangunan yang sudah dibangun dan siap diaplikasikan pada setiap situasi konkrit. Padahal, dalam aturan, terdapat bahasa yang tidak dapat mencakup seluruh situasi konkret. Lebih khusus lagi, Hart mengajukan open texture language, yaitu istilah umum di dalam bahasa sehrusnya mewakili berbagai istilah khusus, tetapi terkadang tidak begitu jelas apakah istilah umum tersebut mewakili segala sesuatu. Misalnya jika di dalam sebuah taman tertulis “Kendaraan dilarang masuk taman”. Bagi pengguna mobil dan sepeda motor, memang jelas sudah peraturan tersebut. Tetapi bagaimana dengan pengguna sepatu roda dan sepeda angin?[6] Apakah peraturan yang sama berlaku? Pada intinya, sesuatu yang umum tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa penafsiran sama sekali pada semua pada peristiwa partikular.[7]

Clear Cases and Indeterminate Rule[8]

Hart menjelaskan clear cases sebagai tidak adanya keraguan tentang penafsiran dan pengaplikasian aturan umum (general rule) tertentu pada sebuah kasus. Kadang, ada pula kasus yang kompleks di mana aturan tidak dapat mengakomodasi sebuah kasus. Itulah yang disebut sebagai kasus yang tidak (atau belum) jelas alias indeterminate cases.

Para skeptisis legal berpendapat bahwa hakim selalu memiliki hak untuk memutuskan sebuah keputusan yang berada di luar aturan yang sudah ada. Meskipun seorang hakim dalam persidangan memutuskan suatu keputusan yang berbeda dari aturan legal, keputusan itu tetap otoritatif dan sah. Pada intinya, hakim tidak harus menggunakan aturan legal dalam memutuskan hukum dalam sebuah kasus.[9] Namun Hart jelas tidak setuju sepenuhnya dengan para skeptisis. Mereka dianggap tidak dapat melihat dengan jernih perbedaan antara clear dan indeterminate cases. Hakim memang memiliki otoritas untuk memberi keputusan, tetapi jika aturan-aturan legal sudah mencantumkan dengan jelas kasus yang bersangkutan, hakim hanya perlu mengaplikasikan, tidak lebih. Ia menyebutkan, misalnya dalam suatu kasus pembunuhan berencana yang pelakunya sudah diketahui dan pelakunya melakukan secara sadar dan terencana, maka yang dibutuhkan hanyalah aplikasi hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Diskresi: Posisi Hart

Untuk mengatasi masalah utama formalisme, Hart memperkenalkan perlunya diskresi para hakim. Alasan Hart yang pertama dalam menekankan perlunya diskresi adalah keterbatasan aturan umum dalam menjangkau kasus-kasus partikular. Sepertinya, Hart menganggap bahwa sedikitnya aturan umum telah mereduksi realitas dan kerumitan yang ada padanya. Dalam menghindari kritik yang mengatakan bahwa hakim akan bersikap sewenang-wenang dalam diskresi, Hart menyangkalnya. Ia menyatakan bahwa hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan banyak hal untuk membuat putusan tersebut. Pertimbangan itu mencakup “social interest, social and political aims, and standards of morality and justice”.[10] Dalam hal ini Hart dapat dibilang telah melampaui posisi kaum formalis maupun skeptisis.

Pada akhirnya, berhadapan dengan kedua ekstrim hukum tersebut, Hart memposisikan diri di hukum sebagai gabungan hukum yang menuntut ketaatan (primary rules; impulsing obligation) dan hukum yang memberi kuasa (secondary rules; conferring power). Dalam menjelaskan posisinya itu, Hart menganalogikan suatu pemain dan wasit dalam suatu permainan.[11] Misalnya sebuah permainan sepak bola yang harus memiliki sebelas pemain di setiap tim, serta segala macam peraturan lain. Meski begitu, permainan itu masih membutuhkan wasit sebagai pengambil keputusan yang bersifat otoritatif sehingga melampaui keputusan pemain atau bahkan penonton. Dalam contoh tersebut, Hart menunjukkan primary rules (keputusan-keputusan final) sebagai bagian yang disetujui dari formalisme legal, sekaligus secondary rules sebagai peraturan yang berdasarkan otoritas wasit yang disetujui dari skeptisisme hukum.

Penutup

Ketidakadilan kerap terjadi dalam proses peradilan yang berlangsung di Indonesia. Seorang wanita tua yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah memungut tiga buah kakao, lalu dihukum dengan tuduhan pencurian. Hukuman yang diterimanya lebih lama daripada para koruptor yang mengambil uang dalam jumlah banyak yang bukan miliknya. Kelemahan hukum di Indonesia bagi saya berawal justru dari konsistensi yang dipaksakan dalam menerapkan hukum kolonial Belanda. Hukum Indonesia jadi sangat positifistik. Padahal dapat kita lihat dalam posisi Hart bahwa “jalan tengah” antara formalisme dan realisme adalah mungkin secara teoritis dan bahkan secara praktik. Bahkan dengan nilai-nilai sederhana yang disebutkan Hart (social interest, social and political aims, and standards of morality and justice), sebetulnya Indonesia sudah mampu meminimalisasi ketidakadilan dalam masyarakat. Posisi “jalan tengah” yang dipilih Hart patut dipertimbangkan.


[2] “Problems of Legal Reasoning” dalam esai H.L.A Hart: Problems of the Philosophy of Law. Hal. 99

[3] Dapat disebut juga dengan skeptisisme legal.

[4] A courts decides the present case in the same way as a past case if the latter sufficiently resembles the former in relevant respects, and thus makes use of the past case as a precedent without past extracting from it and formulating any general rule.

[5] The Concept… Hal. 124

[6] The Concept… Hal. 128-129

[7] The Concept… Hal. 125

[8] Problems… Hal. 105

[9] “Sometimes, however, it is supported by references to the facts that even if courts fail to apply a clearly applicable rule yielding a determinate result, this is not a punishable offence, and that the decision given is still authoritative and, if made by a supreme tribunal, final.” (Problems… Hal. 106)

[10] Problems… Hal. 107

[11] Problems… Hal. 142-144

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s