Kekerasan: Dikenal Akrab Sekaligus Diperangi[1]


  “Anarki adalah sebuah bencana kemanusiaan yang paling tragis dan kehidupan bermasyarakat adalah sebuah usaha yang sangat rapuh.”[2]

Menanggapi Indonesia dengan budaya kekerasannya, penulis merasa perlu menilik kalimat di atas. Kesan itu dicetuskan oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf modern yang hidup dalam masa perang saudara di Inggris pada abad ke-17. Dilihat dari pengaruh fisik dan psikologis, kekerasan yang selama ini terjadi di Indonesia memang tragis. Jiwa-jiwa banyak hilang hanya karena hal-hal sepele. Tidak hanya korban jiwa, tetapi terdapat pula korban teror psikologis. Akhir bulan Maret 2012 lalu puluhan ribu orang merasa tertekan dan takut beraktivitas di luar rumah. Saat itu beredar isu demonstrasi penentangan kenaikan Bahan Bakar Minyak. Dikabarkan, akan terjadi demonstrasi sebesar tahun 1998. Dengan dramatisasi yang dilakukan oleh media massa, masyarakat semakin merasa takut. Tentu saja itu berarti bahwa masyarakat sudah kenal betul dengan sejarah kekerasan Indonesia.

Kekerasan menjadi satu hal yang akrab sekaligus diperangi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa hari sebelum tanggal 14 Februari 2012, misalnya, berbagai jejaring sosial dipenuhi dukungan terhadap acara Indonesia Tanpa Kekerasan atau Indonesia Tanpa FPI. Demonstrasi anti kekerasan tersebut merupakan reaksi terhadap rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI). Orasi-orasi yang dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia menjelang siang hari itu sebetulnya tidak mengarah kepada FPI, tetapi lebih kepada kekerasan-kekerasan yang pernah dilakukan oleh institusi tersebut terhadap masyarakat yang tidak sejalan dengan mereka. Dukungan-dukungan yang ada membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah letih dengan kekerasan.

Franz-Magnis Suseno menyebutkan bahwa terdapat lebih dari satu latar belakang konflik etnis-agama yang terjadi di Indonesia. Budaya kekerasan menjadi yang pertama. Di media massa, hampir setiap hari diberitakan kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat yang berada di kota maupun desa seringkali meributkan hal-hal kecil yang berujung pada kekerasan. Konflik yang sebetulnya hal biasa, tidak dikelola secara konstruktif, tetapi sebaliknya segera menjadi kekerasan dan melibatkan seluruh anggota komunitas. Tidak jarang, agama—terutama antara Kristen dan Islam—dilibatkan dalam kericuhan-kericuhan tersebut dan mekanisme pembentukan solidaritas dapat berubah menjadi gerakan dengan dampak secara nasional.

Latar Belakang Budaya Kekerasan

Terdapat empat faktor penyebab terjadinya budaya kekerasan di Indonesia: modernisasi dan globalisasi, provokasi, pluralitas bangsa, dan sistem politik Orde Baru. Modernisasi dengan de-sosialisasinya-nya menyebabkan timbul reaksi komunal. Proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat post-traditional menciptakan disorientasi, dislokasi, dan disfungsionalisasi dari mekanisme masyarakat tradisional. Cara menghadapi pluralisme sudah tidak efektif, akibatnya timbul kecenderungan primordialistis yang berasal dari masyarakat eksklusif dan pandangan sensitif serta agresif terhadap masyarakat di luar komunitasnya. Provokasi sebagai faktor kedua diduga disebabkan oleh eksklusivitas yang besar dalam masyarakat sehingga oknum tertentu dapat dengan mudah melakukan provokasi sekitar agama saingannya. Jadilah praduga negatif dan hubungan antarkomunal semakin memanas.

Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi faktor ketiga. Latar belakang agama, daerah, dan kebudaayaan membuat tatanan normatif semakin kompleks. Individu-individu saling berhadapan dengan pandangan yang seringkali berbeda. Bangsa plural seperti Indonesia hanya bisa hidup damai bersama jika masyarakatnya membangkitkan sikap toleran.

Sikap toleran itulah yang tidak dimiliki oleh beberapa gelintir orang penguasa negeri ini dahulu. Maka dari itu, penulis setuju jika sejarah perpolitikan Indonesia disebut sebagai faktor keempat latar belakang tumbuh kembangnya budaya kekerasan, khususnya sistem politik Orde Baru. Kekuasaan pada masa itu berada di tangan militer. Perbedaan dan protes selalu diselesaikan dengan kekerasan. Hal tersebut membuat masyarakat mengenal bahwa pemerintah hanya mengenal satu jenis pemecahan masalah, yaitu kekerasan.

Bukan hanya itu yang harus diingat mengenai peran sejarah, tetapi juga sejarah kolektif agama-agama manusia, seperti perang salib dan masuknya agama Kristen ke Indonesia yang berbarengan dengan penjajah.

Menghadapi Budaya Kekerasan

Penulis berpendapat, budaya kekerasan antaragama dan antaretnis akan terus berkembang jika praduga negatif masih ada, atau bahkan masih terus dibangun oleh oknum tertentu. Franz-Magnis Suseno dalam tulisannya menyatakan bahwa sebagai sebuah bangsa, Indonesia diharapkan dapat menjalankan empat hal yang dapat mengurangi iklim umum dari kekerasan dalam masyarakat: supremasi hukum, desentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di Indonesia secara teratur dan dengan cara yang terorganisasi dengan baik, mengusahakan masyarakat yang demokratis, serta yang paling mendasar adalah membangun ekonomi Indonesia sehingga masyarakat luas merasakan segala sesuatunya dengan adil.

Penulis setuju terhadap diletakkannya toleransi dan kejujuran sebagai titik tolak keempat hal di atas. Toleransi berawal dari cara berpikir yang terbuka, sehingga menyebabkan masyarakat merasa mudah dan rileks hidup bersama dengan orang-orang yang mempunyai budaya atau orientasi agama yang berbeda. Untuk membangunnya, masyarakat harus kembali ke akar agama masing-masing untuk mencari dasar-dasar normatif toleransi. Selanjutnya, toleransi dapat membantu tokoh-tokoh agama dalam melakukan dialog mengenai ajaran sebagian besar agama, membuktikan bahwa toleransi beragama merupakan tuntutan agama mereka masing-masing, dan membantu peningkatan sosial (social climb).

Agama adalah institusi yang berperan penting dalam kehidupan seorang individu. Agama sebagai kekuatan pemersatu  masyarakat, seperti yang dinyatakan Emile Durkheim, penulis harapkan dapat menjadi langkah awal dari usaha menghindari kekerasan karena tujuan utama agama adalah bukan sekadar dengan Tuhan, tetapi juga untuk membantu mengembangkan rasa paguyuban atau sense of community. Jika rasa itu sudah berhasil dibangun dalam masyarakat tradisional, maka masyarakat post-traditional pun memiliki kesempatan berhasil yang sama.

Di samping toleransi, masyarakat yang telah biasa melihat kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam cara bekerja pemerintah, supremasi hukum akan berjalan dengan baik karena masyarakat percaya kepada niat dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan hukum.

Kembali menilik kesan Hobbes mengenai anarkisme, penulis setuju bila bermasyarakat disebut sebagai usaha yang sangat rapuh. Terbukti, melihat sejarah kekerasan di Indonesia, yang terlebih merupakan negara plural yang sarat dengan perbedaan, memang rentan terhadap konflik horizontal. Tapi usaha yang rapuh itu sangat mungkin dapat dikuatkan oleh toleransi. Penulis berpandangan, kekerasan atau anarkisme, apalagi antaragama dan etnis, tidak perlu secara lebih lanjut kita akrabi secara lebih jauh. Kita, di Indonesia, benar-benar hanya perlu memeranginya.


[1] Ringkasan dan tanggapan atas tulisan Franz-Magnis Suseno, “Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia”.

[2] F. Budi Hardiman. 2011. Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern. Jakarta: Erlangga. Hlm 56.

Advertisements

One thought on “Kekerasan: Dikenal Akrab Sekaligus Diperangi[1]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s